SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Terminal Purabaya, Kabupaten Sidoarjo, Senin (23/2), untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi darat menjelang arus mudik Lebaran 2026. Peninjauan dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, bersama sejumlah anggota dewan dan mitra kerja terkait.
Kunjungan ini menjadi krusial mengingat Terminal Purabaya merupakan terminal bus tipe A terbesar di Jawa Timur dan salah satu simpul transportasi utama di kawasan Surabaya Raya. Setiap musim mudik, terminal ini menjadi titik pergerakan ribuan hingga jutaan penumpang antarkota antarprovinsi (AKAP) maupun antarkota dalam provinsi (AKDP).
Rombongan disambut Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, serta Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Toni Tauladan. Agenda diawali dengan peninjauan langsung fasilitas terminal, termasuk ruang tunggu, jalur keberangkatan dan kedatangan, sistem pengawasan, serta sarana pendukung keselamatan penumpang.
Ridwan Bae menegaskan, pengawasan lapangan diperlukan untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal, terutama pada momentum lonjakan penumpang seperti Lebaran.
“Komisi V berkomitmen menampung berbagai aspirasi daerah guna mendorong percepatan pembangunan, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi kewenangan kami, seperti perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, hingga pembangunan desa,” ujar Ridwan.
Ia menekankan pentingnya standar keselamatan transportasi, penguatan manajemen lalu lintas, serta dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas infrastruktur transportasi di daerah. Menurutnya, kesiapan terminal bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga sistem pengelolaan, integrasi moda, dan koordinasi antarinstansi.
Usai dari Terminal Purabaya, rombongan melanjutkan agenda ke Kantor Otoritas Bandara Wilayah III Juanda untuk menggelar rapat koordinasi percepatan infrastruktur dan transportasi di Jawa Timur. Dalam rapat tersebut dibahas sinkronisasi program pusat dan daerah, dukungan pembiayaan, serta percepatan realisasi proyek strategis transportasi.
Wakil Bupati Sidoarjo, Hj. Mimik Idayana, dalam forum tersebut menyampaikan sejumlah persoalan infrastruktur yang masih menjadi keluhan masyarakat, terutama jalan rusak dan banjir.
“Hampir tiap hari kami menerima laporan masyarakat terkait jalan berlubang dan banjir yang belum tertangani optimal. Kami berharap ada dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk mempercepat penanganannya,” ujarnya.
Menurut Mimik, perbaikan infrastruktur dasar akan berdampak langsung terhadap kelancaran arus transportasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama menjelang periode mobilitas tinggi seperti mudik Lebaran.
Sementara itu, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono menegaskan posisi strategis Jawa Timur sebagai gerbang perekonomian kawasan timur Indonesia. Ia memaparkan bahwa tingkat kemantapan jalan nasional di Jawa Timur saat ini mencapai sekitar 98 persen, sedangkan jalan provinsi berada di kisaran 86 persen.
“Dengan proyeksi pergerakan jutaan penumpang saat mudik melalui moda darat, laut, dan udara, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat untuk menjaga kemantapan infrastruktur,” jelas Adhy.
Pemprov Jatim juga mendorong pengembangan transportasi massal berbasis rel di kawasan Surabaya Raya, termasuk proyek Kereta Rel Listrik (KRL) Surabaya–Sidoarjo yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Proyek tersebut diharapkan mampu mengurai kemacetan dan memperkuat konektivitas metropolitan.
Kunjungan Komisi V DPR RI ini diharapkan mempercepat realisasi dukungan anggaran dan kebijakan strategis, sehingga kesiapan Terminal Purabaya dan infrastruktur Jawa Timur menghadapi arus mudik Lebaran dapat terjamin.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pelayanan publik di sektor transportasi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Ridwan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar