JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan bagi Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan pentingnya peran DPD RI sebagai katalisator yang menjembatani kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
Pernyataan itu disampaikan Lia saat wawancara dengan Sinpo TV seusai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8).
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan kontribusi sejumlah lembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusional. Presiden menyebut MPR RI terus menjalankan peran sebagai rumah kebangsaan dengan memperkuat literasi konstitusi serta merawat Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Presiden juga menyampaikan kinerja DPR RI yang bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 rancangan undang-undang hingga Juli 2026. Salah satunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.
Untuk DPD RI, Prabowo menyebut lembaga tersebut telah menghimpun 10.883 aspirasi dari 38 provinsi sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2027. DPD RI juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang telah memasuki pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah.
Menurut Lia, posisi DPD RI menjadi strategis karena senator merupakan representasi daerah. Aspirasi, potensi, hingga persoalan yang muncul di daerah perlu dibawa ke tingkat nasional agar memperoleh perhatian dalam proses kebijakan.
“Untuk menyeimbangkan kepentingan daerah dengan kepentingan nasional, kita harus memosisikan bahwa DPD RI adalah utusan dari daerah. Kita bicara bagaimana menyuarakan keberadaan kita sebagai katalisator,” ujar Lia.
Ia menjelaskan, fungsi katalisator dapat diwujudkan dengan mengangkat capaian daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat. Pada saat yang sama, DPD RI memiliki ruang untuk menyampaikan regulasi yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Mana dari ragam prestasi di daerah yang perlu kita angkat agar pemerintah pusat mengetahui dan mengapresiasi kerja keras daerah. Kemudian mana regulasi-regulasi yang kurang adil bagi daerah, kita bisa menyuarakan,” katanya.
Lia menekankan perjuangan kepentingan daerah harus dilakukan secara terukur dan konstruktif. Kritik terhadap kebijakan pemerintah, menurutnya, harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat persatuan, bukan memicu perpecahan.
“Tentunya semuanya harus terukur. Karena kritikan itu tidak boleh menjadi alat untuk merusak persatuan, tetapi bagaimana kritik itu justru menjadi bagian untuk menguatkan persatuan,” tegasnya.
Lia juga menyoroti pentingnya ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari ketahanan nasional. Ia menilai kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada industri besar, tetapi juga pada masyarakat yang menggerakkan perekonomian dari tingkat bawah.
“Tidak bisa dipungkiri, kekuatan ekonomi Indonesia bertumpu pada petani kita, nelayan kita, pedagang kita, pengrajin kita, perempuan kita, emak-emak keluarga kita, dan anak-anak muda kita yang membangun usaha di kampung-kampung mereka sendiri,” ujarnya.
Ia mengingatkan pengalaman krisis moneter 1998 ketika sejumlah perusahaan besar dan lembaga ekonomi menghadapi tekanan berat. Menurut Lia, ekonomi desa dan ekonomi kerakyatan menjadi salah satu fondasi yang mampu menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat.
“Kita ingat waktu krisis 1998, krisis moneter, bank-bank besar runtuh, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, banyak yang kabur. Tetapi ekonomi desa, ekonomi kerakyatanlah yang kokoh, yang menyelamatkan,” tutur Lia.
Bagi Lia, semangat kemerdekaan tidak cukup diwujudkan melalui seremoni dan simbol kebangsaan. Kemerdekaan juga harus diterjemahkan melalui keberpihakan kepada masyarakat daerah, penguatan ekonomi rakyat, serta pembangunan yang memberikan manfaat secara merata.
Ia menilai DPD RI dapat mengambil peran lebih kuat untuk memastikan suara daerah tidak berhenti sebagai aspirasi, tetapi masuk dalam proses pengambilan kebijakan nasional.
“Semangat kemerdekaan adalah bagaimana seluruh daerah merasa menjadi bagian penting dari Indonesia. Ketika daerah maju, ekonomi rakyat kuat, dan masyarakat merasakan keadilan, maka persatuan Indonesia juga akan semakin kokoh,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar