PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, mendorong generasi muda berani menyuarakan persoalan masyarakat dan ikut mengawal regulasi negara. Pesan itu disampaikan Ning Lia saat Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI di Probolinggo, Jumat (11/9/2026).
Di hadapan peserta, termasuk kalangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ning Lia menegaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup berhenti sebagai konsep. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan melalui keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
Ia meminta generasi muda lebih aktif mengambil peran, termasuk menyampaikan kritik dan gagasan ketika menemukan regulasi yang dinilai perlu diperbaiki.
“Saya ingin generasi yang lebih muda dari saya lebih proaktif mengambil peran, harus lebih speak up. Kalau ada regulasi negara yang sudah terlanjur disahkan, kita harus berani berbicara apakah memungkinkan adanya ruang revisi,” kata politisi cantik.
Menurut Ning Lia, organisasi pergerakan mahasiswa memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai kemanusiaan. Karena itu, mahasiswa perlu memiliki kepekaan terhadap persoalan sosial yang berlangsung di tengah masyarakat.
Salah satu persoalan yang ia contohkan adalah dugaan mafia tanah yang disampaikan masyarakat melalui pengaduan. Isu tersebut juga memiliki kedekatan personal bagi Ning Lia karena keluarganya pernah mengalami kasus pertanahan yang hingga kini masih berproses secara hukum.
“Tadi malam saya menerima tamu dari masyarakat yang menjadi korban mafia tanah atau mafia bersertifikat. Saya pun juga korban, orang tua saya menjadi korban dan sampai sekarang masih berproses hukum,” ujarnya.
Pengalaman tersebut, menurut Ning Lia, memperlihatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan generasi muda dalam mengawal kebijakan publik serta peraturan perundang-undangan.
Ia berharap mahasiswa tidak hanya menjadi penonton ketika menemukan persoalan di masyarakat. Kritik, gagasan, maupun dorongan perubahan regulasi, kata dia, dapat disampaikan secara konstruktif melalui jalur konstitusional.
Namun, setiap upaya perubahan maupun revisi peraturan perundang-undangan tetap harus berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Semua harus benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat,” tutur politisi pecinta batik.
Dalam sosialisasi tersebut, Ning Lia juga menyinggung pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
Menurutnya, arah pembangunan jangka panjang diperlukan agar program strategis negara tetap berlanjut meski terjadi pergantian kepemimpinan.
“Jangan sampai ketika berganti presiden, pembangunan yang sudah dirancang kemudian tidak dilanjutkan. Di situlah pentingnya PPHN,” katanya.
Ning Lia menegaskan politik semestinya tidak hanya berorientasi pada jabatan, ambisi, maupun kepentingan materi. Politik, menurut dia, harus menjadi sarana untuk mengambil posisi strategis yang memberi manfaat sekaligus membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut hadir pula sejumlah penyelenggara pemilu, di antaranya unsur Bawaslu Provinsi Maluku, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, KPU Kabupaten Probolinggo, dan KPU Kota Probolinggo.
Melalui Sosialisasi Empat Pilar, Ning Lia berharap generasi muda semakin berani mengambil peran, memiliki kepekaan sosial, dan aktif mengawal kebijakan negara dengan tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar