KENDAL,RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah di tengah keterbatasan anggaran. Hasilnya, kepatuhan desa dan wajib pajak dalam melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menunjukkan tren positif.
Pada 2025, tercatat lima desa di Kabupaten Kendal telah melunasi PBB-P2. Kelima desa tersebut yakni Ngampel Wetan, Kadilangu, Kalices, Kalipakis, dan Peron.
Selain itu, terdapat sembilan wajib pajak yang dinilai patuh dan konsisten dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Capaian tersebut menjadi sinyal positif di tengah kebijakan efisiensi fiskal dan pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Komitmen Pemkab Kendal dalam optimalisasi pajak daerah disampaikan dalam kegiatan Launching Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 Tahun 2026 yang dirangkai dengan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta penyerahan hadiah Undian Tabungan Bima Bank Jateng Tahap I Tahun 2025. Kegiatan berlangsung di Pendopo Bahurekso Kendal, Rabu (21/1/2026).
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan, peluncuran SPPT PBB-P2 Tahun 2026 dilakukan lebih awal untuk memperpanjang waktu pembayaran pajak bagi masyarakat.
“Biasanya peluncuran dilakukan bulan April, tetapi tahun ini kami percepat agar waktu pembayaran pajak lebih panjang,” kata Dyah Kartika.
Menurutnya, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak di tingkat desa dan kelurahan.
“Harapannya, masing-masing desa bisa terus meningkatkan pembayaran pajaknya,” ujarnya.
Dyah Kartika mencontohkan Desa Ngampel Wetan yang telah melunasi PBB-P2 lebih awal.
“Desa Ngampel Wetan sudah lunas pada 20 Januari 2026. Ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya,” ucapnya.
Ia mengungkapkan, sepanjang 2025 terdapat 96 desa dan kelurahan di Kendal yang berhasil melunasi PBB-P2. Namun masih ada beberapa desa yang secara sistem belum dinyatakan lunas karena belum mencapai pembayaran 100 persen.
“Tunggakannya sebenarnya tinggal sedikit, tetapi kalau belum 100 persen tetap dianggap belum lunas,” jelasnya.
Dyah Kartika berharap pada 2026 seluruh desa yang masih memiliki tunggakan dapat menyelesaikan kewajibannya.
“Dengan keterbatasan anggaran daerah, optimalisasi pajak menjadi sangat penting untuk meningkatkan PAD,” tegasnya.
Ia juga memastikan tidak ada kenaikan tarif PBB-P2 pada 2026.
“Tidak ada kenaikan PBB-P2. NJOP masih sama. Yang terpenting adalah kepatuhan pembayarannya,” katanya.
Meski tanpa kenaikan tarif, Pemkab Kendal tetap optimistis penerimaan PBB-P2 meningkat.
“Target PBB-P2 tetap Rp55 miliar. Pada 2025 realisasinya mencapai 103,79 persen. Mudah-mudahan 2026 bisa lebih baik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kendal memberikan penghargaan kepada desa dan wajib pajak berprestasi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.
Penghargaan juga diberikan kepada pelaku usaha yang dinilai patuh dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah, salah satunya PT Arsa Prosper Anugerah (Golden Brown Property).
Pemilik PT Arsa Prosper Anugerah, Thohir Ardana, mengaku bangga dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan pajak.
“Kami bangga bisa berpartisipasi dalam optimalisasi pendapatan asli daerah,” kata Thohir.
Menurutnya, pajak memiliki peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
“Pajak sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Saat ini, Golden Brown Property fokus mengembangkan properti di wilayah Kaliwungu dengan konsep berkelanjutan, salah satunya melalui proyek Kaliwungu Royal Estate.
Penulis : Rob
Editor : Arifin Zaenul
Komentar