SIDOARJO, RadarBangsa.co.id — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kabupaten Sidoarjo berlangsung aman dan kondusif. Namun di balik suasana tertib itu, ada pesan kuat: pemerintah daerah memastikan perjuangan buruh tidak berhenti di jalanan, tetapi dikawal hingga menyentuh regulasi dan masa depan keluarga pekerja.
Sebagai salah satu pusat industri terbesar di Jawa Timur, Sidoarjo menjadi rumah bagi puluhan ribu buruh dari sektor manufaktur, makanan-minuman, hingga industri kreatif. Tingginya aktivitas industri membuat isu upah, kepastian kerja, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi perhatian serius.
Momentum May Day tahun ini diawali dengan doa bersama yang melibatkan Pemkab Sidoarjo, Forkopimda, dan serikat pekerja. Forum itu menjadi ruang dialog untuk memperkuat hubungan industrial sekaligus meredam potensi konflik ketenagakerjaan.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab mengawal aspirasi pekerja, termasuk mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang lebih berpihak pada buruh.
“May Day di Sidoarjo berjalan aman dan kondusif. Pemerintah wajib hadir mengawal aspirasi buruh, termasuk mendorong lahirnya regulasi ketenagakerjaan yang lebih melindungi pekerja,” tegas Subandi.
Tak hanya bicara soal regulasi, Pemkab Sidoarjo juga mulai menyiapkan kebijakan yang menyentuh langsung keluarga pekerja, yakni alokasi kuota pendidikan sebesar 5 persen bagi anak buruh untuk masuk sekolah negeri jenjang SD hingga SMP.
Kebijakan ini dinilai penting karena akses pendidikan menjadi salah satu kebutuhan mendasar keluarga pekerja di tengah tekanan biaya hidup dan ketidakpastian ekonomi.
“Anak buruh harus mendapat akses pendidikan yang layak. Ini bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masa depan keluarga pekerja,” ujarnya.
Selain pendidikan, buruh juga menyoroti perlunya peningkatan kesejahteraan, kepastian status kerja pekerja kontrak, dan pengawasan perusahaan agar taat aturan ketenagakerjaan.
Pemkab Sidoarjo bahkan memfasilitasi keberangkatan 550 buruh ke Jakarta menggunakan 11 bus untuk menyampaikan aspirasi di tingkat nasional.
Subandi menegaskan, hubungan harmonis antara buruh, pengusaha, dan pemerintah harus terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan sehat dan adil.
“Ekonomi harus tumbuh, tapi hak pekerja juga harus terlindungi. Itu prinsip yang terus kami jaga,” pungkasnya.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar