PURWAKARTA, RadarBangsa.co.id — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengajak serikat pekerja dan serikat buruh memperkuat kolaborasi menghadapi disrupsi kecerdasan artifisial (AI) dan robotik melalui program peningkatan dan pembaruan keterampilan (upskilling dan reskilling). Langkah ini dinilai mendesak untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan di tengah transformasi industri yang kian cepat.
Ajakan tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri Tasyakuran HUT ke-53 Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan peringatan Hari Pekerja Indonesia (Harpekindo) 2026 di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (21/2/2026).
Menurut Yassierli, perubahan teknologi tidak boleh menjadi ancaman yang meminggirkan pekerja. Pemerintah, kata dia, mengusung prinsip *no one left behind* dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan.
“Saya yakin dengan kebersamaan dan kolaborasi, kita siap menghadapi perubahan ini. Tidak boleh ada pekerja yang tertinggal, terkena PHK, atau termarginalkan akibat disrupsi industri,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Kemnaker telah memulai sejumlah langkah konkret. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 700 ahli produktivitas telah dilatih untuk memperkuat daya saing sektor industri. Selain itu, pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) digelar di lebih dari 63 titik dengan melibatkan perwakilan serikat pekerja.
Program tersebut, lanjutnya, akan diperluas dengan mengoptimalkan 42 balai latihan kerja (BLK) milik Kemnaker yang tersebar di berbagai daerah. BLK diharapkan menjadi pusat solusi peningkatan kompetensi, khususnya dalam bidang teknologi digital, otomasi industri, hingga penguasaan perangkat berbasis AI.
Yassierli juga menekankan pentingnya pengembangan *green jobs* sebagai respons terhadap agenda transisi energi dan ekonomi hijau. Transformasi tersebut, menurutnya, membuka peluang kerja baru yang menuntut kompetensi berbeda, mulai dari efisiensi energi, pengelolaan limbah, hingga industri berbasis energi terbarukan.
Dalam konteks global, disrupsi AI dan robotik telah mengubah pola produksi dan manajemen tenaga kerja di berbagai sektor, termasuk manufaktur, logistik, hingga jasa. Tanpa peningkatan keterampilan yang adaptif, pekerja berisiko kehilangan relevansi di pasar kerja.
Karena itu, ia mendorong KSPSI dan seluruh serikat buruh aktif menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyosialisasikan serta mengawal program peningkatan kompetensi.
“Ke depan, tantangan industri hanya bisa dijawab dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini kerja bersama, bukan hanya tugas pemerintah,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar