PONTIANAK, RadarBangsa.co.id — Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kalimantan Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II Tahun 2026 di Kota Pontianak, Rabu (28/1/2026). Forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi pengusaha angkutan barang sekaligus merespons tantangan sektor logistik nasional yang kian kompleks.
Musda II APTRINDO Kalbar dihadiri jajaran Pengurus Pusat APTRINDO, pengurus DPD dan DPC dari sejumlah provinsi, perwakilan pemerintah daerah, kepolisian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Pelindo, serta pelaku usaha transportasi dan logistik. Kehadiran lintas pemangku kepentingan menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga kelancaran distribusi barang.
Forum ini tidak sekadar agenda rutin organisasi. Musda menjadi ruang evaluasi kinerja, perumusan program kerja, penentuan arah kebijakan, serta pemilihan kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa APTRINDO Kalbar lebih solid, adaptif, dan relevan dengan dinamika industri logistik.
Ketua Panitia Musda II APTRINDO Kalbar, Andi Muhammad, menyampaikan bahwa pelaksanaan Musda di Pontianak merupakan amanat organisasi sekaligus upaya memperkuat konsolidasi internal pengusaha truk di daerah.
“Musda ini menandai kesiapan APTRINDO Kalbar menghadapi tantangan logistik, mulai dari regulasi, operasional hingga dinamika ekonomi. Dengan semangat kebersamaan, kita ingin mewujudkan transportasi logistik yang tangguh menuju Indonesia Emas,” ujarnya.
Dalam laporan panitia, Andi Muhammad menyebutkan total dana kegiatan yang terhimpun sebesar Rp156.122.000, dengan realisasi penggunaan Rp129.700.000. Ia mengapresiasi dukungan seluruh panitia dan sponsor yang berkontribusi menyukseskan Musda II APTRINDO Kalbar 2026.
Sementara itu, Ketua Caretaker APTRINDO Kalbar, Al Amin, menegaskan bahwa dunia usaha angkutan barang saat ini menghadapi tekanan berlapis, mulai dari kenaikan harga suku cadang, persoalan BBM, hingga penerapan regulasi keselamatan jalan dan pengendalian kendaraan.
“Musda ini bukan sekadar rutinitas, tetapi momentum melahirkan kepemimpinan baru yang berani bersuara, inovatif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan persoalan angkutan barang di daerah,” katanya.
Ia berharap Musda II mampu menghasilkan program kerja konkret yang berpihak pada kepentingan anggota serta memperkuat posisi APTRINDO sebagai rumah besar pengusaha angkutan barang di Kalimantan Barat.
Dari tingkat nasional, Ketua Umum DPP APTRINDO, Gemilang Tarigan, MBA, menegaskan bahwa sektor transportasi merupakan tulang punggung distribusi logistik dan perekonomian nasional. Menurutnya, tantangan ke depan akan semakin besar seiring perkembangan teknologi dan digitalisasi sistem transportasi.
“Ke depan, data dan sistem digital menjadi kunci. APTRINDO tidak bisa lagi mengambil keputusan tanpa basis data yang kuat. Organisasi harus siap beradaptasi dengan sistem transportasi modern dan menjadi mitra strategis pemerintah,” ujar Gemilang.
Ia juga menyoroti isu keselamatan operasional serta pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan menjadi agenda nasional dan menuntut kesiapan pelaku usaha.
Perwakilan KSOP Pontianak mengapresiasi terselenggaranya Musda II APTRINDO Kalbar. Menurutnya, kelancaran distribusi barang dari dan ke pelabuhan sangat bergantung pada keandalan armada truk, kualitas sumber daya manusia, serta sistem pengawasan yang efektif.
“Pelabuhan yang baik diukur dari kecepatan bongkar muat, kelancaran delivery, dan zero accident. Sinergi pelabuhan dan pengusaha truk menjadi kunci menekan biaya logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
KSOP juga memperkenalkan rencana penerapan database truk terintegrasi nasional untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan pengawasan operasional angkutan barang di kawasan pelabuhan.
Wali Kota Pontianak, Ir. Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa angkutan barang merupakan urat nadi perekonomian daerah, khususnya bagi Pontianak sebagai kota jasa dan perdagangan.
“Jika distribusi barang terganggu, maka roda ekonomi juga terhambat. Karena itu sinergi antara pemerintah daerah, pelabuhan, dan pengusaha angkutan mutlak diperlukan,” ujarnya.
Ia mengakui keterbatasan infrastruktur dan tata ruang masih menjadi tantangan, namun pemerintah daerah berkomitmen melakukan pembenahan bertahap untuk mendukung kelancaran logistik.
Musda II APTRINDO Kalbar 2026 diharapkan menjadi titik balik penguatan organisasi dan kolaborasi lintas sektor. Kegiatan ditutup dengan harapan agar kepengurusan baru mampu memperjuangkan kepentingan anggota dan memperkuat peran APTRINDO dalam sistem logistik nasional menuju Indonesia Emas.
Penulis : Dedy
Editor : Zainul Arifin
Komentar