PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Pasuruan bergerak mempercepat program pengentasan kemiskinan dengan menggandeng Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN). Dalam audiensi di Kantor Wakil Kepala BP TASKIN, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo memaparkan sejumlah persoalan mendesak mulai dari tingginya angka kemiskinan, rumah tidak layak huni, hingga banjir tahunan dan perlintasan kereta api rawan kecelakaan.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung Wakil Kepala BP TASKIN Iwan Sumule dan Deputi Bidang Percepatan Pemberdayaan Kapasitas Novrizal Tahar. Pemkab Pasuruan berharap dukungan pemerintah pusat bisa mempercepat penanganan persoalan sosial dan infrastruktur yang selama ini membebani masyarakat.
Bupati Pasuruan yang akrab disapa Mas Rusdi mengungkapkan, dari total 1,7 juta penduduk Kabupaten Pasuruan, sekitar 342 ribu jiwa atau 20 persen masih masuk kategori warga miskin.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan masih cukup tinggi. Padahal kami memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, kawasan industri, hingga industri cerutu yang sudah menembus pasar ekspor. Karena itu kami membutuhkan dukungan pusat agar potensi tersebut benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” kata Rusdi.
Selain kemiskinan, Pemkab Pasuruan juga menyoroti kekurangan sekitar 10 ribu unit rumah layak huni. Sementara kemampuan APBD hanya mampu memperbaiki sekitar 400 rumah per tahun.
“Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu penanganannya akan sangat lama. Karena itu kami berharap ada intervensi dan sinergi program dari pemerintah pusat untuk mempercepat perbaikan rumah warga,” ujarnya.
Masalah banjir tahunan turut menjadi perhatian dalam audiensi tersebut. Rusdi menjelaskan banjir dipicu penyempitan sungai dari lebar 12 meter menjadi sekitar 5 meter sehingga perlu dilakukan normalisasi sungai yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Tak hanya itu, Pemkab Pasuruan juga mengusulkan pembangunan flyover atau underpass di sejumlah perlintasan kereta api yang dinilai rawan kecelakaan.
BP TASKIN menyatakan siap memfasilitasi koordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum. Selain pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan juga akan didorong melalui pelatihan kerja dan persiapan calon pekerja migran.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Pasuruan akan menyiapkan proposal teknis sekaligus memperbarui data warga miskin melalui sistem “Satu Data” agar bantuan tepat sasaran.
“Kami ingin seluruh program pengentasan kemiskinan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Karena itu data harus akurat dan program harus berjalan cepat,” pungkas Rusdi.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar