Pemerintah Pacu Digitalisasi Bansos, Malang Minta Akses Publik Diperkuat

- Redaksi

Jumat, 5 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Malang saat mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos Nasional secara hybrid. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Wakil Bupati Malang saat mengikuti Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos Nasional secara hybrid. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

MALANG, RadarBangsa.co.id – Pemerintah pusat terus mendorong digitalisasi program bantuan sosial untuk meningkatkan akurasi data dan mempercepat distribusi manfaat bagi warga rentan. Agenda tersebut menjadi fokus dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos Tingkat Nasional yang diikuti Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, bersama Kepala BPS Kabupaten Malang, Erny Fatma S, melalui sambungan hybrid dari Ruang T Piringgitan, Kamis (4/12) siang.

Kegiatan yang dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEM) dan dihadiri Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, Kepala BPS, serta Menteri PAN-RB itu menekankan pentingnya modernisasi tata kelola bansos. Digitalisasi dilakukan melalui portal aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), di mana warga dapat mendaftar mandiri atau melalui pendamping resmi.

“Transformasi digital ini diperlukan agar penyaluran bansos tidak lagi bergantung pada proses manual yang sering menimbulkan kendala. Dengan Perlinsos, setiap warga dapat memantau haknya secara transparan,” ujar salah satu pejabat KPTDP dalam forum tersebut.

Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai daerah percontohan nasional dengan uji coba awal di Kelurahan Lateng dan Desa Kemiren. Model ini menjadi rujukan bagi daerah lain, termasuk Malang, untuk mempersiapkan integrasi data dan literasi digital masyarakat.

Banyuwangi dinilai siap karena telah menjalankan program Smart Kampung yang memperkuat infrastruktur digital desa. Setiap balai desa memiliki akses internet cepat dan layanan publik berbasis teknologi. Mekanisme pendaftaran bansos berbasis digital akan melibatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan dukungan agen perlinsos seperti pendamping PKH, TKSK, dan operator desa.

Wabup Lathifah menyebut digitalisasi bansos akan berdampak langsung pada efisiensi pelayanan. “Yang terpenting adalah memastikan masyarakat paling rentan tidak tertinggal dalam proses digital ini,” katanya.

Lainnya:

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Konten Digital Kian Tak Terkendali, DPD RI dan KPID Jatim Desak RUU Penyiaran Dikebut
230 Cakades di Sidoarjo Dikumpulkan, Subandi Singgung Politik Uang dan Ancaman Korupsi Desa
Pasar Tradisional di Sidoarjo Terancam Sepi, Bupati Subandi Siapkan Revitalisasi dan Digitalisasi Besar-Besaran
Koperasi Merah Putih Mulai Diperkuat, Puluhan Desa di Lubuk Linggau Dapat Kendaraan Operasional
Pemkab Jember Rekrut 31 Petugas Survei PBB, Ribuan Data Pajak Bermasalah Mulai Diburu
Lulusan Magang Kini Dapat Sertifikat Gratis, Menaker Sebut Jadi Senjata Baru Cari Kerja
Lamongan Genjot Modernisasi Pertanian, 3 Poktan Terima Combine Harvester untuk Percepat Panen
Bupati Lamongan Turunkan Mesin Panen Modern, Target Produksi Padi dan Luas Tanam Digenjot

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 22:41 WIB

Konten Digital Kian Tak Terkendali, DPD RI dan KPID Jatim Desak RUU Penyiaran Dikebut

Kamis, 7 Mei 2026 - 19:13 WIB

230 Cakades di Sidoarjo Dikumpulkan, Subandi Singgung Politik Uang dan Ancaman Korupsi Desa

Kamis, 7 Mei 2026 - 18:43 WIB

Pasar Tradisional di Sidoarjo Terancam Sepi, Bupati Subandi Siapkan Revitalisasi dan Digitalisasi Besar-Besaran

Kamis, 7 Mei 2026 - 18:36 WIB

Koperasi Merah Putih Mulai Diperkuat, Puluhan Desa di Lubuk Linggau Dapat Kendaraan Operasional

Kamis, 7 Mei 2026 - 18:20 WIB

Pemkab Jember Rekrut 31 Petugas Survei PBB, Ribuan Data Pajak Bermasalah Mulai Diburu

Berita Terbaru