MALANG, RadarBangsa.co.id – Pemerintah pusat terus mendorong digitalisasi program bantuan sosial untuk meningkatkan akurasi data dan mempercepat distribusi manfaat bagi warga rentan. Agenda tersebut menjadi fokus dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bansos Tingkat Nasional yang diikuti Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, bersama Kepala BPS Kabupaten Malang, Erny Fatma S, melalui sambungan hybrid dari Ruang T Piringgitan, Kamis (4/12) siang.
Kegiatan yang dipimpin Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEM) dan dihadiri Menteri Dalam Negeri, Kepala Bappenas, Kepala BPS, serta Menteri PAN-RB itu menekankan pentingnya modernisasi tata kelola bansos. Digitalisasi dilakukan melalui portal aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos), di mana warga dapat mendaftar mandiri atau melalui pendamping resmi.
“Transformasi digital ini diperlukan agar penyaluran bansos tidak lagi bergantung pada proses manual yang sering menimbulkan kendala. Dengan Perlinsos, setiap warga dapat memantau haknya secara transparan,” ujar salah satu pejabat KPTDP dalam forum tersebut.
Kabupaten Banyuwangi ditunjuk sebagai daerah percontohan nasional dengan uji coba awal di Kelurahan Lateng dan Desa Kemiren. Model ini menjadi rujukan bagi daerah lain, termasuk Malang, untuk mempersiapkan integrasi data dan literasi digital masyarakat.
Banyuwangi dinilai siap karena telah menjalankan program Smart Kampung yang memperkuat infrastruktur digital desa. Setiap balai desa memiliki akses internet cepat dan layanan publik berbasis teknologi. Mekanisme pendaftaran bansos berbasis digital akan melibatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan dukungan agen perlinsos seperti pendamping PKH, TKSK, dan operator desa.
Wabup Lathifah menyebut digitalisasi bansos akan berdampak langsung pada efisiensi pelayanan. “Yang terpenting adalah memastikan masyarakat paling rentan tidak tertinggal dalam proses digital ini,” katanya.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
