Polda NTB Gandeng FH Unram, Bentuk Pusat Studi Kepolisian Berbasis Riset

Minggu, 22 Februari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pertemuan Polda NTB dan FH Universitas Mataram terkait pembentukan Pusat Studi Kepolisian, Jumat (20/1/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Pertemuan Polda NTB dan FH Universitas Mataram terkait pembentukan Pusat Studi Kepolisian, Jumat (20/1/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

MATARAM, RadarBangsa.co.id – Polda Nusa Tenggara Barat menggandeng Fakultas Hukum Universitas Mataram untuk membentuk Pusat Studi Kepolisian di Nusa Tenggara Barat. Kolaborasi ini ditujukan memperkuat pelayanan hukum berbasis riset serta meningkatkan profesionalisme kepolisian di daerah.

Langkah awal pembentukan pusat studi tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi di ruang Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram, Jumat (20/1/2026). Pertemuan menghadirkan jajaran pimpinan fakultas dan perwakilan Polda NTB, termasuk unsur Biro SDM dan Bagian Kerja Sama.

Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid, menjelaskan bahwa pembahasan ini merupakan tindak lanjut atas draf kerja sama yang telah diajukan sebelumnya. “Polda NTB telah menyampaikan draf kerja sama, dan pihak universitas memberikan masukan untuk penyempurnaan,” ujarnya.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dijadwalkan pada 24 Februari 2026. MoU tersebut akan menjadi payung hukum pembentukan Pusat Studi Kepolisian yang dirancang sebagai wadah kajian ilmiah, riset kebijakan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia Polri.

Menurut Kholid, keberadaan pusat studi ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. “Kami ingin pelayanan kepolisian semakin berbasis kajian akademik, transparan, dan adaptif terhadap dinamika hukum,” katanya.

Secara substansi, pusat studi akan mengkaji isu-isu strategis seperti reformasi birokrasi Polri, kebijakan penegakan hukum, hingga tata kelola pelayanan publik. Hasil riset nantinya dapat menjadi rekomendasi kebijakan di tingkat regional.

Kolaborasi antara institusi penegak hukum dan perguruan tinggi ini dinilai penting dalam memperkuat akuntabilitas serta membangun kepercayaan publik. Sinergi akademik juga membuka ruang diskusi objektif terhadap tantangan hukum yang berkembang di masyarakat NTB.

Dengan inisiatif tersebut, Polda NTB berharap transformasi pelayanan kepolisian tidak hanya berjalan administratif, tetapi juga berbasis data dan penelitian. “Kami ingin sinergi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Kholid.

Penulis : Aini

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan
Pelatihan Pelinting Rokok di Bangkalan, 30 Warga Burneh Ikuti Pembekalan
Tag :

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Rabu, 28 Oktober 2026 - 16:22

Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah

Berita Terbaru