BATANG, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh program penyediaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Kredit Program Perumahan (KPP). Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Akad Massal KPR Sejahtera yang disaksikan langsung Presiden RI Prabowo Subianto di Perumahan Puri Delta City Side, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Menurut Khofifah, Pemprov Jatim siap memperkuat sinergi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota, asosiasi pengembang, perbankan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat penyediaan rumah bersubsidi bagi masyarakat.
“Penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemprov Jawa Timur siap mendukung Asta Cita Presiden Prabowo melalui penguatan ekosistem penyediaan perumahan yang terjangkau, berkualitas, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan sektor perumahan memiliki peran strategis karena tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian melalui sektor konstruksi, industri bahan bangunan, hingga penyerapan tenaga kerja.
Berdasarkan data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Jawa Timur per 19 Juni 2026, potensi penyediaan rumah FLPP di Jawa Timur masih cukup besar. Pendataan di 38 kabupaten/kota mencatat tersedia 187.351 unit rumah yang dibangun pengembang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 123.948 unit telah terjual melalui skema subsidi. Masih tersedia 60.881 unit rumah subsidi, 2.048 unit dalam kondisi siap huni (ready stock), serta 474 unit masih dalam proses pembangunan.
“Data ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki kapasitas dan kesiapan yang kuat untuk mendukung program nasional penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Potensi yang tersedia harus terus dioptimalkan agar semakin banyak keluarga memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau,” tegasnya.
Khofifah mengatakan penyediaan rumah bersubsidi di Jawa Timur didukung berbagai asosiasi pengembang, di antaranya Real Estat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA), serta asosiasi pengembang lainnya.
Pemprov Jatim juga terus memperkuat kemudahan akses kepemilikan rumah melalui percepatan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan implementasi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR.
Data Bidang PKP mencatat seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki regulasi terkait BPHTB dan PBG. Hingga Mei 2026, sebanyak 19 kabupaten/kota telah menerapkan percepatan layanan PBG, sedangkan 21 kabupaten/kota memberikan layanan PBG gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Penyediaan rumah tidak hanya berbicara tentang pembangunan unit. Kita juga harus memastikan seluruh ekosistem pendukung berjalan efektif, mulai dari ketersediaan lahan, kemudahan perizinan, pembiayaan, hingga kepastian akses bagi masyarakat,” jelasnya.
Khofifah mengungkapkan realisasi penyaluran FLPP di Jawa Timur hingga 29 Juli 2026 telah mencapai 8.207 unit rumah yang tersebar di 802 lokasi perumahan dengan nilai pembiayaan sekitar Rp980 miliar.
Pemprov Jatim juga mengakselerasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui kolaborasi bersama Kodam V/Brawijaya dan jajaran Kodim. Selama periode 2019-2025, program tersebut telah merehabilitasi 35.401 unit RTLH dan pada 2026 ditargetkan bertambah 1.700 unit sehingga total mencapai 37.101 unit.
Kolaborasi serupa juga dijalankan bersama Lantamal V atau Koarmada II. Program rehabilitasi yang berlangsung sejak 2019 hingga 2025 telah menyasar 2.674 unit rumah, sedangkan pada 2026 direncanakan bertambah 220 unit sehingga total menjadi 2.894 unit.
“Alhamdulillah sebanyak 39.995 unit RTLH telah direhabilitasi menjadi rumah layak huni melalui program gotong royong yang menyasar keluarga miskin ekstrem dan wilayah prioritas penanganan kemiskinan,” terangnya.
Khofifah menegaskan penyediaan hunian layak memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang, lembaga pembiayaan, hingga masyarakat agar target penyediaan rumah bagi MBR dapat tercapai secara berkelanjutan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar