PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Probolinggo pada 21–22 Februari 2026 mendorong Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, turun langsung ke lokasi terdampak, Senin (23/2). Bersama Bupati Probolinggo M. Haris, Khofifah memastikan penanganan darurat berjalan efektif sekaligus memetakan skala prioritas intervensi jangka pendek hingga panjang.
Berdasarkan data sementara, total 1.222 kepala keluarga (KK) terdampak banjir akibat hujan berintensitas tinggi yang memicu luapan sungai. Rinciannya, Kecamatan Kraksaan 810 KK, Krejengan 264 KK, Gading 11 KK, Besuk 23 KK, Kotaanyar 14 KK, dan Pakuniran 100 KK. Air merendam permukiman, akses jalan, serta sejumlah fasilitas umum dan tempat ibadah.
Khofifah menegaskan, keselamatan warga menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD, Dinas PU Bina Marga, serta Dinas PU Sumber Daya Air telah bersinergi dengan TNI-Polri dan jajaran Pemkab Probolinggo untuk melakukan asesmen lapangan.
“Kami bersama Bupati Probolinggo memetakan kerusakan, baik ringan, sedang, maupun berat, sebagai dasar penentuan skala prioritas intervensi,” ujar Khofifah di sela peninjauan.
Pendataan difokuskan pada kerusakan rumah warga, sarana pendidikan, infrastruktur jalan, hingga jembatan yang terdampak arus dan genangan. Pemerintah juga menurunkan tim teknis yang biasa menangani pembangunan jembatan, pengendalian sungai, serta rekonstruksi pascabencana.
Dalam tahap tanggap darurat, Pemprov Jatim memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga, percepatan pembersihan material lumpur, serta pemulihan akses transportasi. Khofifah menekankan pentingnya percepatan pembersihan hunian mengingat masyarakat tengah bersiap menjalankan ibadah puasa hingga menyambut Hari Raya Idulfitri.
Selain respons jangka pendek, Pemprov Jatim menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang berupa normalisasi sungai, penguatan tanggul di sisi kanan-kiri alur sungai, serta penataan titik pertemuan percabangan sungai yang dinilai rawan luapan.
Dukungan alat berat seperti long arm excavator disiapkan untuk mempercepat pengerukan sedimentasi jika hasil asesmen menunjukkan kebutuhan mendesak. Menurut Khofifah, normalisasi sungai memang memerlukan anggaran besar, namun menjadi investasi penting untuk mencegah banjir berulang.
“Normalisasi sungai mungkin tidak selalu terlihat hasilnya secara kasat mata seperti membangun sekolah atau pasar. Namun ini bagian dari mitigasi risiko jangka panjang,” tegasnya.
Perbaikan konstruksi jembatan milik Pemprov Jatim juga akan dievaluasi dengan mempertimbangkan kontur tanah dan debit air agar lebih adaptif terhadap potensi cuaca ekstrem.
Dari sisi mitigasi, Khofifah menyebut Jawa Timur termasuk wilayah rawan bencana hidrometeorologi. Ia mengungkapkan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah dilaksanakan pada 5 Desember 2025 hingga 10 Februari 2026 untuk menekan risiko bencana. Berdasarkan data, potensi hidrometeorologi pada Desember sekitar 20 persen, Januari 58 persen, dan Februari 22 persen.
Meski demikian, melihat intensitas hujan yang kembali meningkat, Pemprov Jatim akan berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk kemungkinan reaktivasi OMC guna meminimalkan risiko lanjutan.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Khofifah menyalurkan bantuan berupa 300 paket sembako, 20 paket siap saji, 20 paket lauk pauk, 30 paket tambahan gizi, serta 285 paket perlengkapan makan. Bantuan lainnya meliputi 100 paket perlengkapan anak, 90 paket kebersihan, 70 terpal, 4.000 lembar glangsing, lima unit pompa air, 48 jas hujan, 20 pasang sepatu boot, dan 100 bronjong.
Bupati Probolinggo M. Haris menyatakan, Pemkab terus bergerak melalui strategi penanggulangan bencana bertajuk “Gercep Sae” (Gerak Cepat, Terpadu, Berbasis Kecamatan dan Desa). Setiap kecamatan telah memiliki posko bencana dan Forkopimca melakukan koordinasi intensif.
“Kami fokus meminimalkan dampak kerusakan. Pemerintah akan senantiasa mendampingi masyarakat, termasuk penanganan kesehatan hingga pembangunan kembali jembatan yang putus,” ujar Haris.
Ia menambahkan, penanganan pascabanjir dilakukan bertahap sesuai arahan Gubernur dengan memperhatikan skala prioritas yang terukur. Pemerintah daerah memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan pemulihan infrastruktur dilakukan secepat mungkin agar aktivitas ekonomi warga kembali berjalan normal.
Khofifah menutup kunjungannya dengan memastikan koordinasi lintas sektor terus diperkuat. “Yang terpenting adalah keselamatan warga dan upaya komprehensif agar banjir serupa tidak terus berulang. Penanganan harus terstruktur dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar