JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Polri memperkuat ketahanan pangan nasional dengan mengawal ekosistem pertanian jagung pakan ternak melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Rakor digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2), dan diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring.
Rakor dipimpin Brigjen Langgeng Purnomo, Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan. Dalam paparannya, Brigjen Langgeng menekankan pentingnya konsolidasi lintas lembaga untuk menjaga produksi jagung dari hulu hingga hilir sekaligus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri.
“Kami menganalisis dan mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Tahun ini, rakor bertujuan memperkuat strategi agar tahun 2026 pencapaian lebih optimal,” jelas Brigjen Langgeng.
Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi petani jagung melalui fasilitasi permodalan. Melibatkan Himbara, Polri mempermudah akses kelompok tani (Poktan) ke program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Contohnya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, termasuk Nagreg dan Ciamis, di mana petani menerima kredit untuk menanam dan memperluas lahan jagung.
Danang Andi Wijanarko, Senior Vice President BRI, mewakili Himbara menyatakan bahwa BRI menyiapkan plafond KUR mikro senilai Rp180 triliun untuk mendukung sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung. “Pendanaan ini diharapkan meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani,” kata Danang.
Selain modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan menjaga stabilitas harga jagung agar petani tidak terjebak tengkulak. Perum Bulog dilibatkan untuk menyerap panen dengan harga yang adil. Berdasarkan Surat Dinas Internal Bulog nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, target pengadaan jagung mencapai 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah dengan harga Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah memastikan harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian harga yang berpihak pada petani,” ujar Brigjen Langgeng.
Program ini juga menargetkan pengembangan lahan tidur dan peningkatan produktivitas jagung nasional. Polri memberikan pendampingan manajerial agar petani mampu membayar kredit tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan.
Dengan strategi terintegrasi, Polri berharap petani jagung terbebas dari praktik tengkulak, produksi jagung nasional meningkat, dan ketahanan pangan Indonesia lebih kuat. “Kesejahteraan petani adalah fokus utama, sekaligus memastikan kebutuhan pakan ternak nasional terpenuhi,” pungkas Brigjen Langgeng.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar