MATARAM, RadarBangsa.co.id – Pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) disorot serius. Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Abul Chair, menegaskan pentingnya tata kelola ketat, penguatan kelembagaan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) agar program strategis nasional ini benar-benar berdampak pada penurunan stunting dan peningkatan kualitas generasi muda.
Penegasan itu disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) Satgas MBG tingkat Provinsi NTB di Kantor Gubernur NTB, Kamis (23/4/2026). Rakor ini diikuti seluruh OPD terkait, Satgas kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya.
Abul Chair mengingatkan, MBG bukan sekadar program distribusi makanan, tetapi intervensi langsung terhadap masalah kesehatan dan kemiskinan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko kegagalan program bisa berdampak luas pada kualitas sumber daya manusia.
“Jangan sampai kita abai. Kalau tidak serius, angka stunting tetap tinggi, derajat kesehatan rendah, dan kemiskinan tidak teratasi,” tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya disiplin dalam pelaksanaan di lapangan. Setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi harus mengikuti SOP yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Tidak boleh ada yang keluar dari SOP. Ini penting agar pengawasan, evaluasi, dan perbaikan bisa dilakukan dengan jelas,” ujarnya.
Penguatan peran Satgas di daerah juga menjadi fokus. Menurutnya, Satgas kabupaten/kota harus aktif melakukan kontrol dan evaluasi agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam konteks manfaat, program MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Sekda menekankan, kebutuhan bahan pangan sebaiknya dipasok dari dalam daerah.
“NTB kaya hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. Kalau ini diserap untuk MBG, dampaknya besar bagi perputaran ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Namun di lapangan, pelaksanaan MBG masih menghadapi kendala. Kepala Satgas MBG NTB, H. Fathul Gani, mengungkapkan masih ada ratusan dapur yang belum beroperasi karena belum memenuhi standar kesehatan lingkungan (SLHS) dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
“Masih ada 126 dapur yang belum dibuka. Ini harus segera dipenuhi agar layanan kembali berjalan,” ungkapnya.
Penutupan dapur tersebut berdampak langsung pada ribuan penerima manfaat. Mereka untuk sementara tidak mendapatkan layanan makanan bergizi, tanpa skema pengalihan bantuan.
“Penerima tidak menerima dan belum ada pengganti. Ini yang harus segera kita selesaikan,” tegas Fathul.
Rakor ini juga menjadi forum evaluasi untuk menyamakan persepsi antar daerah. Pemprov NTB menegaskan akan terus mendorong percepatan perbaikan di tingkat kabupaten/kota agar program kembali berjalan optimal.
Kewenangan pengelolaan MBG di daerah diberikan kepada masing-masing Satgas kabupaten/kota. Namun pelaksanaannya tetap harus mengikuti regulasi dan standar nasional.
Bagi masyarakat, keberhasilan MBG akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas gizi anak, menekan angka stunting, serta membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha lokal di sektor pangan.
Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, program ini berpotensi menimbulkan ketimpangan layanan dan pemborosan anggaran.
“Ini amanah besar. Kita harus pastikan program ini benar-benar memberi manfaat nyata bagi generasi masa depan,” pungkas Abul Chair.
Penulis : Aini
Editor : Zainul Arifin
Komentar