SENTUL, RadarBangsa.co.id — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah yang dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam percepatan implementasi program prioritas nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Dari Jawa Timur, turut hadir Ketua DPRD Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, Kajati Jawa Timur, Kabinda Jawa Timur, serta jajaran Forkopimda kabupaten dan kota se-Jawa Timur. Kehadiran lengkap unsur pimpinan daerah tersebut mencerminkan komitmen Jawa Timur dalam mengawal agenda nasional secara terpadu.
Rakornas tahun ini mengangkat tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema tersebut menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pembangunan nasional berjalan merata dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan kesiapan Jawa Timur untuk bersinergi dan berada di barisan terdepan dalam melaksanakan program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo.
“Kami siap bersinergi dan mengawal program prioritas nasional. Jawa Timur ingin memastikan kebijakan pusat benar-benar dirasakan masyarakat hingga tingkat desa,” ujar Khofifah.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah kebijakan strategis nasional telah diimplementasikan di Jawa Timur dan menunjukkan capaian konkret. Di sektor ketahanan pangan, Jawa Timur disebut telah mencapai swasembada pangan dan kini bergerak menuju kedaulatan pangan.
“Kami telah mencapai swasembada pangan dan terus menguatkan kedaulatan pangan melalui penguatan produksi, distribusi, dan akses pangan masyarakat,” kata Khofifah.
Jawa Timur juga tercatat sebagai provinsi dengan jumlah desa mandiri terbanyak secara nasional. Dari total desa mandiri di Indonesia, sekitar 23 persen berada di Jawa Timur, dengan jumlah mencapai 4.716 desa. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pembangunan desa yang berorientasi pada kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Jawa Timur menjadi provinsi tercepat dan terbanyak dalam menuntaskan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga saat ini, sebanyak 8.494 KDKMP telah berbadan hukum, terdiri atas 8.420 koperasi baru dan 74 koperasi hasil pengembangan.
“Kami percaya pembangunan desa harus menyentuh aspek paling mendasar dan berkelanjutan. Mulai dari penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, hingga pelayanan kesehatan dan kelestarian lingkungan,” tutur Khofifah.
Di bidang pendidikan, Jawa Timur juga menunjukkan peran strategis dalam mendukung agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hingga kini, terdapat 26 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di Jawa Timur, menjadikannya provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak secara nasional.
“Program Sekolah Rakyat ini menjadi langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Kami ingin anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan akses pendidikan berkualitas,” kata Khofifah.
Selain itu, Pemprov Jawa Timur mengembangkan pendidikan berbasis kedisiplinan dan kepemimpinan melalui enam sekolah taruna, yakni SMAN Taruna Angkasa Madiun, SMAN Taruna Bhayangkara Banyuwangi, SMAN Taruna Brawijaya Kediri, SMAN Taruna Nala Malang, SMAN Taruna Madani Pasuruan, dan SMAN 2 Taruna Pamong Praja Bojonegoro.
Sementara itu, dalam arahannya Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pemimpin daerah untuk bersatu menjaga dan mengelola kekayaan alam demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.
“Saya mengajak dan menggugah seluruh pemimpin daerah untuk bersatu demi kepentingan rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden menekankan bahwa pembangunan nasional harus berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan ekonomi.
“Saya berharap Indonesia menjadi negara maju dan modern, di mana seluruh rakyat mengalami kualitas hidup yang baik. Makan sehat, kesehatan dijamin, sekolah dengan baik, dan masyarakat berpenghasilan cukup,” ujar Prabowo.
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah akan melaksanakan Strategi Transformasi Bangsa yang tertuang dalam delapan Misi Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Strategi ini menjadi fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan sekaligus melanjutkan capaian pembangunan sebelumnya.
Presiden juga memaparkan sejumlah indikator positif hasil kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 5,04 persen pada Triwulan III 2025, disertai peningkatan ekspor sebesar 8,14 persen sepanjang kuartal I hingga III 2025. Kepercayaan investor turut meningkat, ditandai dengan terciptanya lebih dari 2,7 juta lapangan kerja baru dari investasi sepanjang tahun 2025.
Di bidang kesejahteraan sosial, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 60 juta penerima setiap hari di 38 provinsi. Sekitar 70 juta warga juga telah mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan gratis. Penguatan ekonomi rakyat ditopang oleh pembentukan 83.227 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Pada sektor ketahanan pangan, produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton atau meningkat 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah di Bulog mencapai 4,2 juta ton pada Juli 2025, menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam laporannya menyampaikan bahwa Rakornas diharapkan mempercepat keberhasilan program prioritas Presiden, terutama dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta mendorong ekonomi nasional yang produktif dan inklusif.
“Tahun 2026 adalah momentum penting karena merupakan tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, sekaligus tahun kedua implementasi RPJMN 2025–2029,” ujar Tito.
Ia menambahkan bahwa dalam satu tahun pertama pemerintahan, pemerintah telah mencatat capaian strategis, termasuk percepatan swasembada beras dan penguatan cadangan pangan nasional.
“Kepala daerah dan Forkopimda adalah motor utama penggerak penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Keberhasilan program nasional sangat bergantung pada soliditas pemerintah daerah,” tegas Tito.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, unsur TNI dan Polri, serta seluruh kepala daerah dan Forkopimda dari seluruh Indonesia. Forum ini menegaskan kembali bahwa sinergi pusat dan daerah menjadi pilar utama dalam mewujudkan Indonesia maju, mandiri, dan berdaulat menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami optimistis dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat kita capai bersama,” pungkas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar