BANGKALAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus mematangkan arah kebijakan pembangunan daerah melalui pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Hal ini ditegaskan dalam rapat paripurna DPRD Bangkalan yang digelar Rabu (24/9/2025) dengan agenda penyampaian nota jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terkait RAPBD 2026 dan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bangkalan.
Dalam rapat yang dihadiri pimpinan DPRD, anggota dewan, serta jajaran perangkat daerah tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim menekankan bahwa pembangunan di daerah tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Ia menilai bahwa peran semua pihak memiliki kontribusi penting agar setiap program yang tertuang dalam RAPBD bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat luas.
“Pembangunan di Kabupaten Bangkalan tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi harus melalui kerja sama yang solid agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Lukman dalam sambutannya.
Bupati juga menyampaikan rencana pemerintah daerah dalam melakukan penataan organisasi di lingkungan birokrasi. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setelah proses pengukuhan selesai, struktur organisasi akan disesuaikan sehingga memungkinkan terjadinya rotasi dan mutasi jabatan yang dinilai penting demi penyegaran kinerja aparatur sipil negara.
“Penyesuaian organisasi bukan sekadar formalitas, melainkan strategi agar birokrasi kita semakin gesit, adaptif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan,” jelasnya.
Selain isu birokrasi, Bupati Lukman juga menyoroti sektor pendidikan yang dianggap perlu perhatian lebih serius. Ia menegaskan bahwa pemerataan akses serta peningkatan kualitas layanan pendidikan, khususnya di tingkat desa, merupakan kunci dalam mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di era global.
“Sekolah-sekolah di desa perlu kita tata dengan baik. Kita ingin anak-anak Bangkalan mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak tanpa harus terkendala fasilitas maupun kualitas layanan,” tambahnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menegaskan arah kebijakan pembangunan 2026. Dengan adanya sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, diharapkan RAPBD yang sedang dibahas tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, melainkan instrumen nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangkalan.
“RAPBD harus kita jadikan instrumen pembangunan yang berkeadilan. Semua langkah yang diambil harus berpihak pada kepentingan rakyat,” pungkas Bupati Lukman Hakim.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar