MALANG, RadarBangsa.co.id – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Sudaryono, meminta seluruh jajaran HKTI di daerah mengambil peran aktif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pesan itu disampaikan saat melantik Pengurus DPD HKTI Provinsi Jawa Timur dan DPC HKTI Kabupaten/Kota se-Jawa Timur di Taman Edukasi D’Embung Park Pandanmulyo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Jumat (17/7/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri anggota DPR RI Moreno Soeprapto, anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama, Ketua DPD HKTI Jawa Timur H.M. Arum Sabil, jajaran pengurus HKTI, serta para petani dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Sudaryono menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ketahanan pangan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah pusat, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat daerah.
“Kita punya presiden yang istimewa. Presiden yang terpilih secara demokratis. Yang memilih dibela, yang tidak memilih juga dibela oleh Presiden. Cara Presiden membangun Indonesia adalah dengan menempatkan pangan dan sektor pertanian sebagai skala prioritas,” ujar Sudaryono.
Ia menilai keberhasilan program pertanian sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, dinas pertanian, penyuluh, organisasi petani, dan petani sebagai pelaku utama produksi pangan. Karena itu, pengurus HKTI yang baru dilantik diminta tidak hanya menjalankan fungsi organisasi, tetapi juga aktif mengawal program pertanian di lapangan.
“Kalau HKTI tidak ikut, kepala daerah tidak ikut, kepala dinas pertanian tidak aktif, dan penyuluh pertanian tidak bekerja dengan baik, maka sudah pasti ada yang salah. Semua harus bergerak bersama,” tegasnya.
Sudaryono menyebut sejumlah capaian sektor pangan sebagai indikator komitmen pemerintah dalam memperkuat kemandirian nasional. Ia mengatakan Indonesia terus mengurangi ketergantungan terhadap komoditas impor dan mendorong peningkatan produksi dalam negeri.
Salah satu yang disoroti adalah komoditas gula. Menurutnya, pemerintah telah mendorong langkah menuju penghentian impor gula konsumsi dengan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memperbesar nilai tambah sektor pertanian.
“Pelan-pelan kita sudah tidak impor gula konsumsi. Presiden sudah menyatakan Indonesia harus berhenti impor gula. Kalau perlu kita produksi gula sebanyak-banyaknya. Kalau produksinya berlebih, gula bisa diolah menjadi bahan bakar,” katanya.
Selain pangan, Sudaryono juga menyinggung pengembangan energi berbasis pertanian. Pemanfaatan komoditas perkebunan seperti minyak sawit melalui program biodiesel hingga B50 dinilai menjadi langkah penting dalam membangun kemandirian energi nasional yang berbasis sumber daya domestik.
Ia menambahkan, berbagai kebijakan yang berpihak kepada sektor pertanian mulai memberikan dampak terhadap nilai ekonomi komoditas. Kondisi tersebut, menurutnya, turut membuka peluang peningkatan kesejahteraan petani melalui harga hasil pertanian yang lebih baik.
Sudaryono mengingatkan bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian telah diperjuangkan sejak lama. Saat masih memimpin HKTI, Prabowo disebut konsisten menyuarakan pentingnya penguatan produksi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan terhadap impor pangan.
“Pada 2014 dan 2019, Ketua Umum HKTI saat itu, Prabowo Subianto, menjadi salah satu orang yang paling lantang menyuarakan sikap antiimpor beras, jagung, dan gula. Sekarang setelah menjadi Presiden, komitmen untuk mewujudkan kemandirian pangan itu terus dijalankan,” ujarnya.
Pelantikan pengurus HKTI Jawa Timur juga diwarnai dialog langsung antara Wamentan dengan para petani. Berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan disampaikan secara terbuka sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan sektor pertanian.
Pada kesempatan tersebut, Sudaryono menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian berupa drone pertanian dan traktor kepada kelompok tani. Bantuan itu diharapkan dapat mempercepat modernisasi pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas usaha tani.
Ketua DPD HKTI Jawa Timur H.M. Arum Sabil menegaskan Jawa Timur memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan pangan nasional. Selama ini, provinsi tersebut menjadi salah satu daerah penyangga utama berbagai komoditas pertanian Indonesia.
“Jawa Timur saat ini menjadi barometer pangan Indonesia. Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu program strategis nasional, maka HKTI Jawa Timur harus mengambil peran lebih besar. Kita harus menjadi motor penggerak dalam memperkuat kekuatan pangan nasional,” ujar Arum Sabil.
Ia juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai memberikan manfaat langsung bagi petani. Salah satunya terkait sektor pupuk yang membantu menekan biaya produksi pertanian.
“Di tengah harga pupuk global yang mengalami kenaikan, harga pupuk di Indonesia justru bisa turun 20 persen. Ini merupakan kebijakan yang sangat berarti bagi petani. Ketika biaya produksi bisa ditekan, petani memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraannya,” katanya.
Dalam forum yang sama, anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menegaskan bahwa ketahanan pangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Menurutnya, petani merupakan garda terdepan dalam menjaga pasokan pangan nasional sehingga aspirasinya harus mendapat perhatian dalam setiap kebijakan strategis.
“Sebagai wakil daerah di DPD RI, tentu menjadi tanggung jawab kami untuk memastikan aspirasi petani dari Jawa Timur didengar dan diperjuangkan di tingkat nasional,” ujar Lia.
Ia menilai penguatan sektor pertanian harus dibangun melalui ekosistem yang menyeluruh, mulai dari akses pupuk, sarana produksi, modernisasi alat pertanian, penguatan infrastruktur, hingga jaminan harga dan pasar hasil panen.
“Kita tidak boleh hanya berbicara tentang bagaimana meningkatkan produksi. Yang tidak kalah penting adalah memastikan ketika produksi meningkat, kesejahteraan petani juga ikut meningkat. Ketahanan pangan harus dibangun bersamaan dengan ketahanan ekonomi para petaninya,” tegasnya.
Lia berharap kepengurusan HKTI yang baru mampu menjadi jembatan antara petani dan pemerintah. Organisasi tersebut diharapkan aktif menyerap persoalan di tingkat akar rumput sekaligus mengawal implementasi kebijakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani di berbagai daerah.
“HKTI harus menjadi rumah besar bagi petani. Aspirasi dari desa-desa dan sentra-sentra pertanian harus dihimpun, diperjuangkan dan dicarikan solusinya bersama,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar