JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Program penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai respons positif dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama. Ia menilai kebijakan tersebut menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
Menurut Lia, kebijakan pupuk bersubsidi merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap petani kecil yang selama ini terbebani biaya produksi tinggi. “Sebagai wakil daerah, saya melihat langsung bahwa keluhan utama petani selama ini adalah tingginya biaya produksi. Dengan adanya diskon pupuk ini, mereka bisa bernafas lega. Program ini bukan hanya menekan biaya, tetapi juga meningkatkan semangat dan produktivitas petani di seluruh Indonesia,” ujar Lia di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Lia, yang akrab disapa Ning Lia, menyebut langkah reformasi tata kelola pupuk ini sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional. Ia menegaskan, keberhasilan di sektor pertanian tidak hanya diukur dari angka produksi, tetapi juga dari kesejahteraan petani di tingkat akar rumput. “Saya melihat Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sudah berada di jalur yang benar menuju swasembada pangan. Produksi beras kita tahun ini mencapai 34 juta ton dengan cadangan 4,2 juta ton. Ini capaian bersejarah,” tegasnya.
Berdasarkan data Kementerian Pertanian (Kementan), cadangan beras pemerintah (CBP) kini mencapai 4,2 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Angka tersebut sekaligus menandai berakhirnya ketergantungan Indonesia terhadap impor beras medium. Kementan juga mencatat, selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kinerja sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan signifikan, termasuk peningkatan nilai tukar petani (NTP) yang kini berada di angka 124,36.
Selain pupuk, Ning Lia menyoroti kemajuan mekanisasi pertanian nasional yang kini mencapai 2,1 HP per hektare, setara dengan Thailand. “Transformasi pertanian menuju sistem modern dan efisien sudah di depan mata. Ketika mekanisasi didukung dengan kebijakan pupuk yang berpihak, petani akan semakin produktif dan sejahtera,” ujarnya.
Peraih predikat Wakil Rakyat Terpopuler dan Paling Disukai versi ARCI itu juga mengingatkan pentingnya pengawasan dan pendampingan di lapangan agar kebijakan pupuk bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Ia mendorong pemerintah daerah untuk bersinergi dengan Kementan dalam memperkuat basis data petani dan lahan agar distribusi pupuk tidak salah arah. “Kebijakan ini adalah momentum emas. Jika dijalankan konsisten dan diawasi ketat, Indonesia akan segera mencapai kemandirian pangan yang tangguh,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementan, Ali Jami, menegaskan bahwa reformasi tata kelola pupuk menjadi pilar utama perubahan di sektor pertanian. Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, pemerintah memangkas 145 regulasi menjadi satu sistem terpadu yang menghubungkan produsen hingga petani. “Dulu tata kelola pupuk terlalu birokratis. Sekarang jauh lebih efisien, sederhana, dan langsung menyentuh petani,” jelasnya.
Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan, Jekvy Hendra, menambahkan, sejak kebijakan diskon pupuk diumumkan pada 22 Oktober 2025, penebusan pupuk meningkat pesat hingga 78.000 petani per hari. PT Pupuk Indonesia juga memastikan stok pupuk bersubsidi tetap aman dengan cadangan mencapai 1,1 juta ton, cukup untuk kebutuhan lebih dari 40 hari ke depan.
Lia menutup dengan optimisme bahwa masa depan pertanian Indonesia semakin cerah. “Petani adalah tulang punggung bangsa. Ketika mereka sejahtera, ekonomi desa tumbuh, dan ketahanan pangan bukan lagi sekadar cita-cita, tapi kenyataan yang bisa kita banggakan bersama,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
