MAGETAN, RadarBangsa.co.id –Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mendorong pemerintah pusat untuk lebih serius membantu daerah dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. Permintaan tersebut disampaikan Lia saat kunjungan kerja ke Kabupaten Magetan, didampingi Bupati Nanik Endang Rusminiarti dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hingga kini, cakupan UHC di Magetan baru berada di angka 78 persen. Artinya, sekitar 22 persen warga belum terlindungi jaminan kesehatan. Kondisi ini salah satunya dipicu penonaktifan sekitar 6.800 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ironisnya, sebagian besar dari mereka justru berasal dari kelompok miskin dengan penyakit kronis maupun katastropik.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Jangan sampai warga miskin yang sakit justru kehilangan akses layanan hanya karena kendala teknis,” ujar Lia. “Pemerintah pusat harus hadir untuk memastikan PBI daerah bisa diambil alih pembiayaannya agar target UHC tercapai.”
Menurut Lia, pengalihan PBI Daerah (PBID) ke pemerintah pusat akan memberi ruang fiskal lebih longgar bagi pemerintah kabupaten. Dengan begitu, anggaran daerah bisa difokuskan untuk memperluas kepesertaan baru dan menutup kekurangan kuota.
“Kalau PBID bisa diambil alih pusat, Magetan punya ruang untuk menambah kepesertaan baru. Jangan sampai Magetan terus tertinggal, sementara daerah lain seperti Ponorogo dan Ngawi sudah lebih dulu mencapai UHC 100 persen,” jelasnya.
Lebih jauh, Lia menekankan bahwa UHC bukan hanya soal teknis pembiayaan, tetapi juga investasi jangka panjang bagi pembangunan.
“UHC ini adalah fondasi. Kalau hak kesehatan masyarakat terjamin, mereka bisa lebih produktif dan ikut berkontribusi dalam pembangunan. Maka percepatan UHC di Magetan menjadi sangat penting,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Magetan mengakui keterbatasan fiskal menjadi hambatan utama. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, untuk mencapai UHC penuh dibutuhkan anggaran sekitar Rp 74 miliar. Namun, kemampuan daerah saat ini hanya sekitar Rp 35 miliar, sehingga terjadi defisit hampir Rp 40 miliar.
Bupati Nanik Endang Rusminiarti menyebut pihaknya sudah berupaya mengajukan reaktivasi ribuan peserta PBI ke Kementerian Sosial. Namun, proses verifikasi data di tingkat pusat kerap memakan waktu lama.
“Kadang ada yang bisa aktif dalam hitungan hari, tetapi banyak juga yang menunggu berminggu-minggu. Akibatnya, pelayanan kesehatan di lapangan tidak maksimal,” kata Nanik. Ia berharap pemerintah pusat dapat menutupi kuota PBI yang selama ini ditanggung pemda, agar lebih banyak warga bisa dijamin.
UHC merupakan program nasional untuk memastikan seluruh penduduk memiliki akses layanan kesehatan yang layak tanpa terbebani kesulitan finansial. Pemerintah menargetkan cakupan UHC 100 persen dapat dicapai di seluruh daerah, termasuk kabupaten/kota di Jawa Timur. Saat ini, beberapa daerah sekitar Magetan, seperti Ponorogo dan Ngawi, telah mencapai target tersebut.
Dorongan dari senator sekaligus dukungan pemerintah pusat diharapkan mampu mempercepat pencapaian UHC di Magetan.
“Dengan sinergi pusat dan daerah, saya yakin tidak ada lagi masyarakat Magetan yang khawatir soal biaya berobat. Semua harus terlindungi, karena kesehatan adalah hak setiap warga negara,” pungkas Lia.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar