SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Lonjakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah menuai sorotan. Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengingatkan agar kebijakan fiskal itu tidak sampai memicu keresahan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, meminta kepala daerah lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan fiskal, terutama yang bersinggungan langsung dengan masyarakat kecil.
“Sosialisasi harus dilakukan secara utuh. Kita bicara soal kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jangan sampai muncul chaos akibat low trust,” kata Lia, Kamis (20/8/2025).
Menurutnya, PBB bukan semata urusan fiskal, tetapi berkaitan dengan konsep ekonomi daerah yang berkeadilan. Lia menekankan pentingnya keseimbangan hubungan keuangan pusat dan daerah agar wilayah penghasil tidak merasa dirugikan.
“Jangan sampai ada daerah yang memiliki resources besar, tapi porsinya untuk pusat tinggi sementara untuk daerah rendah. Karena kekurangan PAD, daerah akhirnya mencari jalan lain dengan menaikkan PBB. Ini harus disikapi secara utuh dan bijak serta tidak menimbulkan kesenjangan,” jelasnya.
Lia juga menyinggung prinsip otonomi daerah berkeadilan yang selama ini digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, kebijakan fiskal seharusnya mendukung semangat otonomi yang aspiratif, bukan sebaliknya menambah beban rakyat.
“Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang aspiratif sangat memahami pentingnya prinsip otonomi yang berkeadilan dan berimbang. Karena itu, kebijakan fiskal di daerah jangan sampai menimbulkan disparitas, apalagi ada daerah yang menaikkan PBB sampai 1.000 persen,” tegasnya.
Lebih jauh, Lia menekankan bahwa kenaikan tarif yang ekstrem berpotensi memicu pro kontra. Ia mendorong kepala daerah untuk lebih aspiratif agar perbedaan pandangan bisa diantisipasi sejak awal.
“Kenaikan yang ekstrem tentu akan memicu pro kontra di masyarakat. Pemimpin daerah harus aspiratif, sehingga perbedaan pandangan bisa diantisipasi sejak awal. Jangan sampai muncul sikap kontradiktif yang bisa menggerus kepercayaan publik,” katanya.
Lia menambahkan, komunikasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adalah kunci menjaga stabilitas. Dengan demikian, penerimaan pajak tetap berjalan namun tidak memberatkan warga.
“Kalau pemerintah pusat dan daerah mampu membangun trust dengan kebijakan yang adil, masyarakat akan lebih tenang dan penerimaan pajak bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Lainnya:
- FLS3N Lamongan 2026 Cetak Talenta Muda, SDN Sumberkerep Raih Juara Pertama Seni Tari
- Bupati Lamongan Tancap Gas Reformasi Birokrasi, 34 Pejabat Resmi Dilantik
- Bupati Lamongan Lantik 34 Pejabat, Dorong Percepatan Layanan Publik dan Birokrasi Efektif
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
