SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat digitalisasi keuangan dengan menargetkan 100 persen transaksi non tunai di seluruh sektor pelayanan publik. Langkah ini ditempuh sebagai upaya menekan kebocoran anggaran sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4/2026). Forum ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan strategi menuju implementasi penuh Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Dalam pertemuan itu, Pemkab Sidoarjo memperkenalkan inovasi terbaru berupa penerapan QRIS Tap. Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan tanpa pemindaian barcode, cukup dengan menempelkan ponsel ke mesin pembaca (EDC) berbasis contactless.
Bupati Sidoarjo, H. Subandi, menegaskan digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan modern. Ia menilai sistem non tunai mampu meminimalisir celah kebocoran sekaligus memperkuat akuntabilitas keuangan daerah.
“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara terukur,” ujar Subandi.
Capaian Sidoarjo dalam implementasi ETPD terbilang signifikan. Pada semester II tahun 2025, realisasi transaksi non tunai mencapai 99,5 persen, tertinggi di Jawa Timur. Bahkan, TP2DD Sidoarjo meraih peringkat ketiga terbaik wilayah Jawa-Bali serta penghargaan nasional atas inovasi pembayaran retribusi.
Menurut Subandi, capaian tersebut menjadi modal kuat untuk memperluas digitalisasi ke sektor lain, termasuk pasar tradisional dan layanan kesehatan. Ia juga mendorong agar sistem pembayaran dibuat sederhana agar mudah diakses masyarakat, termasuk yang belum terbiasa dengan teknologi.
“Saat ini retribusi pasar masih kecil. Jika ETPD diterapkan maksimal, potensi peningkatan PAD akan sangat besar,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sidoarjo, Fenny Apridawati, menyatakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta segera mengadopsi QRIS Tap. Menurutnya, penguatan sistem non tunai akan berdampak langsung pada peningkatan pembangunan daerah.
“Non tunai ini terbukti linear dengan pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia kita tertinggi di Jawa Timur untuk kategori kabupaten,” ujarnya.
Fenny juga mengungkapkan bahwa penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Sidoarjo menjadi yang tertinggi di Jawa Timur dan peringkat keempat secara nasional. Hal ini menunjukkan kesiapan infrastruktur dan ekosistem digital daerah dalam mendukung transformasi keuangan.
Langkah agresif digitalisasi ini dinilai akan membawa dampak luas, terutama dalam mendorong efisiensi, transparansi, serta peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, integrasi dengan sistem perbankan juga memperkuat fondasi keuangan digital yang inklusif.
Pemkab Sidoarjo optimistis target 100 persen transaksi non tunai dapat segera tercapai. Dengan dukungan teknologi dan kolaborasi lintas sektor, digitalisasi diyakini menjadi kunci utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern.
“Dengan pondasi digital yang matang, kami yakin seluruh transaksi keuangan daerah dapat beralih ke sistem non tunai secara menyeluruh,” pungkas Fenny.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar