MALANG, RadarBangsa.co.id — Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kembali digelorakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang, Drs. HM Sanusi, MM, memimpin Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) bersama seluruh jajaran perangkat daerah, Senin (10/12) sore, di Ruang Rapat Anusapati.
Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Dr. Ir. Budiar Anwar, M.Si, Kepala Bappeda, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah turut hadir dalam pertemuan strategis tersebut. Agenda ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menautkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan lokal dengan program nasional yang tengah digencarkan oleh pemerintah pusat.
Menurut Bupati Sanusi, rapat koordinasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah nyata dalam memastikan bahwa visi pembangunan Kabupaten Malang selaras dengan agenda nasional. “Seluruh program yang kita jalankan harus berpijak pada satu arah yang sama, agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Sanusi dalam arahannya.
Visi pembangunan Kabupaten Malang yang terangkum dalam konsep Malang MAKMUR menjadi fondasi dalam setiap kebijakan daerah. Konsep tersebut mencakup peningkatan kesejahteraan sosial, kualitas sumber daya manusia, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemerataan pembangunan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkelanjutan juga menjadi penekanan penting dalam membangun kepercayaan publik.
Dari sisi prioritas daerah, Bupati menegaskan pentingnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas. Pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM disebut sebagai motor ekonomi yang harus terus diperkuat agar membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Malang juga menekankan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersih dan antikorupsi, disertai penguatan ketertiban umum, ketahanan sosial budaya, serta pembangunan karakter berbasis nilai keagamaan dan integritas. “Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat tetap menjadi fokus utama,” tegas Sanusi.
Sementara itu, dari sisi nasional, pemerintah pusat menetapkan delapan Asta Cita pembangunan yang menjadi pedoman bagi seluruh daerah. Di antaranya, memperkokoh ideologi Pancasila dan demokrasi, menguatkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air, hingga melanjutkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri.
Agenda prioritas pemerintah pusat lainnya mencakup pemberantasan kemiskinan, penguatan sistem pendidikan, digitalisasi ekonomi, serta pemerataan pembangunan dari desa. Termasuk pula peningkatan peran perempuan, generasi muda, dan penyandang disabilitas dalam pembangunan berkelanjutan.
Dalam forum tersebut, Bupati Sanusi menutup arahannya dengan penegasan agar seluruh perangkat daerah menjaga keselarasan program dan terus memperkuat sinergi lintas sektor. “Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial adalah fondasi. Bila tiga hal ini kokoh, maka pembangunan lain akan berjalan dengan sendirinya,” pungkasnya.
Lainnya:
- Konten Digital Kian Tak Terkendali, DPD RI dan KPID Jatim Desak RUU Penyiaran Dikebut
- 230 Cakades di Sidoarjo Dikumpulkan, Subandi Singgung Politik Uang dan Ancaman Korupsi Desa
- Pasar Tradisional di Sidoarjo Terancam Sepi, Bupati Subandi Siapkan Revitalisasi dan Digitalisasi Besar-Besaran
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
