SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan panic buying LPG dan bahan bakar minyak (BBM) di tengah isu kelangkaan yang sempat mencuat di sejumlah daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan stok energi, khususnya LPG 3 kilogram, dalam kondisi aman dan mencukupi.
Imbauan ini disampaikan menyusul laporan kesulitan mendapatkan LPG di beberapa wilayah, yang memicu kekhawatiran publik. Pemprov Jatim menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan karena kekurangan stok, melainkan kendala distribusi yang kini telah tertangani.
Khofifah menegaskan bahwa stabilitas pasokan energi menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia memastikan, hasil pemantauan bersama berbagai pihak menunjukkan bahwa ketersediaan LPG di Jawa Timur masih dalam batas aman.
Menurutnya, kepanikan masyarakat justru berpotensi memperburuk situasi di lapangan. Lonjakan pembelian secara bersamaan dapat memicu antrean panjang di pangkalan dan menimbulkan kesan kelangkaan, meskipun stok sebenarnya mencukupi.
Pemprov Jatim pun memperketat pengawasan distribusi guna memastikan LPG subsidi tersalurkan secara tepat sasaran. Pengawasan ini juga bertujuan mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Koordinasi lintas sektor terus diperkuat, melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Hiswana Migas, Pertamina Patra Niaga, hingga aparat TNI dan Polri melalui Satgas Pangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan lancar tanpa hambatan berarti.
Sebagai bentuk penguatan tata kelola, Pemprov Jatim telah menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/150/013/2025 tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pendistribusian LPG 3 kilogram. Tim ini bertugas mengawal distribusi agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Tim koordinasi tersebut memiliki peran strategis, mulai dari sosialisasi hingga pengawasan distribusi di tingkat kabupaten/kota. Selain itu, tim juga melakukan evaluasi penggunaan LPG subsidi yang masih ditemukan tidak tepat sasaran di sejumlah sektor usaha.
Beberapa sektor yang disinyalir masih menggunakan LPG subsidi antara lain hotel, restoran, kafe, laundry, hingga usaha pengelasan. Padahal, LPG 3 kilogram diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro.
“Berdasarkan pemantauan kami, stok LPG di Jawa Timur dalam kondisi aman. Karena itu, masyarakat tidak perlu khawatir apalagi sampai panic buying,” ujar Khofifah, Selasa (7/4).
Ia menambahkan, “Kami ingin memastikan distribusi LPG 3 kilogram tepat sasaran. Subsidi ini harus benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.”
Khofifah juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran. “Tidak boleh ada penimbunan, baik LPG maupun BBM. Jika ditemukan pelanggaran, kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.
Isu kelangkaan LPG sempat mencuat di Kabupaten Banyuwangi pada Maret 2026, khususnya di Desa Genteng Wetan. Lonjakan konsumsi rumah tangga dan usaha mikro menjadi salah satu pemicu meningkatnya permintaan secara signifikan.
Situasi tersebut diperparah dengan perilaku masyarakat yang membeli LPG hingga ke tingkat pengecer, sehingga distribusi di pangkalan menjadi terganggu. Antrean panjang pun sempat terjadi saat pasokan datang.
Menanggapi hal itu, pemerintah segera melakukan langkah cepat melalui penyaluran extra dropping. Total tambahan distribusi LPG 3 kilogram di Banyuwangi mencapai 103.600 tabung atau sekitar 163 persen dari penyaluran normal.
Jika ditambah dengan penyaluran fakultatif, jumlah distribusi bahkan mencapai 110.320 tabung atau setara 173,8 persen dari rata-rata kebutuhan. Langkah ini terbukti mampu menstabilkan kembali pasokan di lapangan.
Selain Banyuwangi, laporan serupa juga muncul di Desa Tulungrejo, Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah langsung melakukan monitoring bersama agen LPG, pemerintah daerah, dan kepolisian setempat.
Penambahan suplai dilakukan secara fluktuatif pada pertengahan Maret, sehingga distribusi kembali normal dalam waktu relatif singkat. Hal ini menunjukkan bahwa gangguan yang terjadi bersifat sementara dan bukan akibat krisis pasokan.
Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan komunikasi publik untuk meredam informasi yang tidak akurat. Edukasi kepada masyarakat terus dilakukan agar membeli LPG di pangkalan resmi dan tidak mudah terpengaruh isu yang belum terverifikasi.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasar dan mencegah spekulasi yang dapat merugikan masyarakat luas. Apalagi, LPG subsidi merupakan kebutuhan vital bagi rumah tangga, UMKM, petani, hingga nelayan.
Khofifah kembali mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas distribusi energi. Ia menekankan pentingnya penggunaan LPG dan BBM secara bijak sesuai kebutuhan.
“Kami mohon masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Mari kita jaga bersama agar distribusi energi tetap stabil dan merata,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar