JEMBER, RadarBangsa.co.id – Bupati Jember Gus Fawait mendorong kolaborasi strategis antara PTPN dan Perhutani untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Jember. Langkah itu disampaikan dalam diskusi publik di Gedung Soedjarwo, Universitas Jember, Senin (13/04/2026).
Dalam forum yang dihadiri akademisi dan sejumlah pemangku kepentingan tersebut, Pemkab Jember menyoroti masih tingginya angka warga miskin di kawasan pinggir hutan dan pinggir kebun. Wilayah tersebut dinilai membutuhkan intervensi khusus agar target penurunan kemiskinan dapat tercapai.
Gus Fawait menjelaskan, persoalan kemiskinan di Jember selama satu dekade terakhir belum sepenuhnya terselesaikan. Meski tren penurunannya cukup signifikan dan menjadi salah satu yang tercepat di Jawa Timur, kantong-kantong kemiskinan ekstrem masih bertahan di daerah penyangga hutan dan perkebunan.
Menurut dia, potensi terbesar berada pada pengelolaan lahan hutan sosial milik Perum Perhutani seluas sekitar 36 ribu hingga 38 ribu hektare. Jika distribusi lahan dilakukan tepat sasaran kepada keluarga yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kebijakan itu diyakini mampu mengangkat ribuan warga dari garis kemiskinan.
Selain sektor kehutanan, perhatian juga diarahkan ke lahan perkebunan milik PTPN 1 Regional 5. Pemkab Jember meminta perusahaan negara itu membuka ruang penyerapan tenaga kerja bagi warga sekitar kebun dan memanfaatkan lahan tidur untuk menggerakkan usaha ekonomi masyarakat.
Skema pemanfaatan aset tidak produktif tersebut dipandang bisa membuka lapangan kerja baru, terutama di wilayah perkotaan maupun kawasan penyangga perkebunan yang selama ini minim aktivitas ekonomi formal.
“Yang menjadi PR hari ini adalah kemiskinan yang berada di pinggir hutan dan pinggir kebun,” ujar Gus Fawait.
Ia menambahkan, distribusi lahan hutan sosial kepada warga miskin harus dikawal agar benar-benar diterima kelompok Desil 1 atau kategori miskin ekstrem. “Kalau satu KK diberi satu hektare, sudah ada puluhan ribu KK yang bisa terentaskan,” katanya.
Data Pemkab Jember mencatat masih ada sekitar 90 ribu kepala keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem. Kondisi ini menjadi tantangan besar karena kelompok tersebut umumnya hidup dari pendapatan harian dan rentan terhadap gejolak harga kebutuhan pokok.
Jika sinergi antara Pemkab, Perhutani, PTPN, dan Badan Pertanahan Nasional berjalan efektif, kebijakan berbasis lahan produktif dapat menjadi model pengentasan kemiskinan berkelanjutan. Program ini juga sejalan dengan target pemerintah pusat mewujudkan zero kemiskinan ekstrem pada 2029.
Gus Fawait optimistis potensi sumber daya di Jember mampu menjadi jalan keluar bagi ribuan warga miskin.
“Saya yakin ini bisa kita urai ke depan dengan potensi yang ada,” pungkasnya.
Lainnya:
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Penulis : Herry
Editor : Zainul Arifin
