SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan bahwa perang melawan stunting, kematian ibu, dan kematian bayi tidak boleh berhenti. Tiga persoalan tersebut menjadi fondasi penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Penegasan itu disampaikan Khofifah saat mengukuhkan Shodiqin sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jumat (29/5).
Menurut Khofifah, Indonesia tengah memasuki fase bonus demografi yang hanya akan menjadi keuntungan apabila dibarengi peningkatan kualitas manusia sejak tingkat keluarga.
“Karena itu penguatan kualitas keluarga, percepatan penurunan stunting, pengendalian angka kematian ibu dan bayi, serta pembangunan kependudukan harus menjadi agenda bersama lintas sektor,” tegas Khofifah.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya soal jumlah penduduk. Lebih dari itu, kualitas SDM, pola pengasuhan keluarga, kesehatan ibu dan anak hingga ketahanan keluarga menjadi faktor yang menentukan masa depan bangsa.
Khofifah menyebut arah pembangunan tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan pembangunan manusia sebagai agenda strategis nasional.
“Ada Asta Cita dan Nawa Bhakti Satya yang harus nyekrup karena ada kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk. Terkait kualitas SDM kita perlu sinergi agar bisa dibangun lebih detail dan impresif sehingga kualitas, kuantitas dan mobilitas bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga mengungkap capaian positif Jawa Timur terkait penurunan angka kematian ibu. Berdasarkan data Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), Angka Kematian Ibu (AKI) turun dari 82,56 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2024 menjadi 68,7 per 100 ribu kelahiran hidup pada 2025.
Capaian tersebut bahkan telah melampaui target Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization yang menetapkan angka di bawah 70 per 100 ribu kelahiran hidup.
Meski demikian, Khofifah meminta seluruh pihak tidak lengah. Edukasi terkait usia perkawinan dan kesehatan reproduksi dinilai tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diperkuat hingga tingkat keluarga.
Tak hanya itu, Jawa Timur juga mencatat kemajuan signifikan dalam percepatan penurunan stunting. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting turun dari 17,7 persen pada 2023 menjadi 14,7 persen pada 2024.
Angka tersebut menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi terbaik di Pulau Jawa dan peringkat kedua terbaik secara nasional dalam menekan kasus stunting.
“Kita tetap membangun sinergi dengan semua elemen terutama posyandu yang akan menjadi media untuk memastikan intervensi di seluruh kabupaten kota berjalan efektif,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur yang baru dikukuhkan, Shodiqin, menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah di seluruh Jawa Timur.
“Kami bersama tim BKKBN Jatim akan melakukan roadshow di dinas-dinas tingkat provinsi, kabupaten dan kota,” tegasnya.
Di sisi lain, Plt Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Mayang Mariana, menilai Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan keluarga dan kependudukan nasional.
“Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan keluarga dan kependudukan. Kepemimpinan baru di BKKBN Jawa Timur diharapkan mampu menjadi motor penggerak implementasi kebijakan nasional dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan berdaya saing,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar