KENDAL, RadarBangsa.co.id – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal tahun 2025 kembali meleset dari target yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026.
Dari target sebesar Rp703.010.454.626, realisasi PAD hanya mencapai Rp636.839.693.373 atau sekitar 90 persen.
Hal serupa juga terjadi pada tahun 2024. Target PAD sebesar Rp636.660.033.947 hanya terealisasi sebesar Rp530.051.592.903, atau sekitar 83 persen dari target.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Kendal, Abdul Syukur, menilai target PAD yang ditetapkan dalam RPJMD sebenarnya merupakan angka yang realistis dan terukur berdasarkan potensi yang dimiliki daerah.
Namun, ia mempertanyakan mengapa target tersebut tetap tidak tercapai.
“Kalau targetnya sudah realistis, lalu kenapa tidak tercapai Ini yang perlu kita telusuri lebih dalam,” kata Abdul Syukur,Kamis (22/5/2025).
Menurutnya, ada sejumlah kemungkinan penyebab tidak tercapainya target PAD.
Di antaranya, kebocoran dalam proses penarikan pajak, kompromi dalam penarikan pajak yang tidak mengacu pada ketentuan berlaku.
Selain itu, masih minimnya pajak dari sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB), hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai kurang profesional.
“Selain itu, kinerja dinas-dinas pengelola pendapatan juga masih jauh dari harapan. Pengelolaan aset daerah pun terkesan tidak serius,” tegasnya.
Abdul Syukur menambahkan, jika seluruh potensi PAD dikelola secara serius dan maksimal, bukan tidak mungkin realisasi PAD bisa melampaui target yang ditetapkan.
Namun hal itu, menurutnya, membutuhkan komitmen kuat dari eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) mengatur pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, belanja pegawai Kendal pada 2025 justru mencapai Rp1,252 triliun atau 48 persen dari APBD.
Di sisi lain, kontribusi PAD terhadap APBD 2025 hanya sebesar Rp636 miliar atau 24 persen. Angka ini jauh di bawah kontribusi PAD Provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp15 triliun atau 63 persen dari APBD provinsi sebesar Rp24 triliun.
“Untuk mengatasi defisit anggaran dan mengurangi ketergantungan keuangan daerah, saya mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Keuangan Daerah,” ujar Abdul Syukur.
Dengan pembentukan pansus, Abdul Syukur berharap dapat terungkap potensi PAD secara nyata, titik-titik kebocoran dan penyimpangan, serta dirumuskan langkah-langkah kreatif dan inovatif untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat.
“Pentingnya identifikasi sektor yang perlu didongkrak dan sektor yang perlu dikurangi kontribusinya,”tekan Abdul Syukur.
Penulis : Rob
Editor : Zainul Arifin
Komentar