PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Pasuruan kembali mencatatkan prestasi pada tingkat nasional. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan RI menetapkan kabupaten ini sebagai salah satu daerah penerima insentif fiskal berkat keberhasilannya menekan angka stunting dalam beberapa tahun terakhir. Penghargaan tersebut bernilai Rp7,15 miliar, sebuah angka yang menjadi simbol keberlanjutan komitmen daerah dalam program percepatan penurunan stunting.
Penghargaan diserahkan secara simbolis kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting 2025 yang diselenggarakan di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Rabu (12/11/2025). Suasana rakornas yang dihadiri perwakilan daerah dari berbagai provinsi itu menjadi panggung bagi pemerintah pusat menegaskan pentingnya langkah konsisten dalam menangani persoalan gizi anak.
Kabar tersebut langsung mendapat sambutan positif dari jajaran Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menilai penghargaan itu bukan sekadar bentuk apresiasi, tetapi juga pengingat bahwa kerja kolaboratif harus terus dijaga.
“Alhamdulillah Pemkab Pasuruan mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa penambahan dana insentif fiskal sebesar Rp7 miliar. Kabupaten Pasuruan termasuk 50 daerah yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan,” ujarnya.
Rusdi menegaskan bahwa capaian itu merupakan hasil sinergi lintas sektor. Program penanganan stunting di Pasuruan, menurut dia, tidak hanya bertumpu pada satu institusi, tetapi bergerak melalui jejaring luas mulai dari organisasi perangkat daerah, swasta, hingga masyarakat di tingkat paling bawah. Upaya seperti edukasi gizi, intervensi kesehatan ibu dan anak, serta penguatan posyandu dinilai memberi pengaruh signifikan terhadap perbaikan indikator.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan dan seluruh dinas terkait yang telah bekerja keras menurunkan angka stunting. Berkat kebersamaan semua pihak, kami optimistis Kabupaten Pasuruan akan terus bangkit, bersama kita bisa,” tuturnya.
Pada bagian lain rakornas, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa daerah-daerah dengan capaian baik perlu menjadi rujukan bagi wilayah lain. Ia menekankan bahwa percepatan penurunan stunting membutuhkan replikasi praktik efektif, terutama dari provinsi yang telah berhasil menekan prevalensi di bawah angka nasional.
“Sudah ada 12 provinsi yang prevalensi stuntingnya berada di bawah angka nasional. Jika melihat data Kemenkes, Jawa Barat menjadi salah satu contoh dengan penurunan yang paling signifikan, yaitu 5,8 persen,” ujarnya.
Menurut Gibran, pemberian insentif fiskal menjadi mekanisme penghargaan sekaligus pendorong kinerja pemerintah daerah. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan, meliputi capaian program, kecepatan penurunan prevalensi, dan komitmen pembiayaan daerah terhadap isu stunting.
Ia berharap dukungan fiskal tersebut dapat memperkuat langkah daerah dalam memperbaiki kualitas kesehatan anak, mempercepat perbaikan gizi, dan memperluas layanan intervensi yang lebih tepat sasaran, pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
