KENDAL,RadarBangsa.co.id – Kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah ke Kabupaten Kendal bertujuan melihat kondisi rumah susun sederhana sewa (rusunawa) serta perkembangan kawasan permukiman di daerah tersebut.
Kunjungan kerja berlangsung pada Senin (18/5/2026) diawali pertemuan di ruang kerja Bupati Kendal, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan rusunawa di Kelurahan Kebondalem.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengatakan pemerintah pusat ingin mengetahui secara langsung kondisi hunian masyarakat, termasuk tantangan penataan kawasan permukiman di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri di Kendal.
“Kedatangan Pak Wamen untuk melihat langsung kondisi rusunawa serta perkembangan kawasan permukiman di Kabupaten Kendal,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Dyah, Pemkab Kendal juga menerima berbagai arahan terkait penanganan kawasan kumuh dan penyediaan hunian bagi masyarakat maupun pekerja industri.
“Tadi banyak arahan dari Pak Wamen dan akan kami tindak lanjuti. Kami akan merapatkan berbagai persoalan penanganan kawasan kumuh, termasuk kebutuhan permukiman bagi para pekerja,” katanya.
Menurut Dyah, salah satu perhatian pemerintah pusat yakni semakin terbatasnya lahan permukiman di Kabupaten Kendal. Karena itu, pembangunan rumah vertikal dinilai menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan hunian di masa mendatang.
Selain itu, Wamen PKP juga menyoroti maraknya alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan perumahan. Pemerintah daerah diminta lebih memperhatikan tata ruang agar pembangunan kawasan permukiman tidak mengurangi lahan produktif pertanian.
“Jadi pesan Pak Wamen jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian Pak Wamen juga menyampaikan untuk menyikapi keterbatasan lahan adalah dengan membangun rumah vertikal,” jelasnya.
Sementara itu, Fahri Hamzah menilai Kendal merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga membutuhkan penataan kawasan permukiman yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, perkembangan kawasan industri akan berdampak pada meningkatnya mobilisasi penduduk dan kebutuhan hunian di wilayah perkotaan.
“Dengan berkembangnya kawasan industri dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, tentu akan terjadi mobilisasi penduduk yang besar menuju perkotaan,” ujarnya.
Berdasarkan data pemerintah, jumlah penduduk Kendal kini mencapai lebih dari satu juta jiwa atau sekitar 400 ribu kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 300 ribu keluarga membutuhkan rumah tinggal dan sekitar 30 ribu unit masih tergolong rumah tidak layak huni.
Karena itu, pemerintah pusat mendorong penataan kawasan kumuh dan pembangunan rumah vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan sekaligus upaya mendukung program pembangunan tiga juta rumah.
Penulis : Rb
Editor : Arifin Zaenul
Komentar