SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Perempatan Gedangan selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan paling parah di Kabupaten Sidoarjo. Setiap pagi dan sore, antrean kendaraan nyaris tak pernah terhindarkan.
Arus kendaraan dari arah Surabaya, Waru, Sedati, hingga pusat Kota Sidoarjo bertemu di satu titik yang juga dipotong perlintasan kereta api sebidang. Saat palang pintu tertutup, kendaraan langsung mengular panjang hingga memicu kepadatan di berbagai ruas jalan sekitar.
Dampaknya tidak hanya dirasakan pengendara. Aktivitas ekonomi warga ikut terganggu, distribusi logistik melambat, konsumsi bahan bakar meningkat, dan waktu produktif masyarakat banyak terbuang di jalan.
Kini, harapan baru mulai muncul. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi memulai tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Gedangan melalui sosialisasi yang digelar di Kantor Kecamatan Gedangan.
Bupati Sidoarjo, Subandi, menegaskan proyek tersebut menjadi langkah serius pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan jalan. Ini solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan yang setiap hari dirasakan masyarakat,” ujar Subandi di hadapan ratusan warga terdampak, Senin malam (18/5/2026)
Menurutnya, proses pengadaan lahan akan dilakukan secara terbuka dan profesional tanpa melibatkan pihak perantara.
“Kami pastikan masyarakat tidak dirugikan. Semua aset akan diganti sesuai appraisal tertinggi dan tanpa makelar,” tegasnya.
Pemkab Sidoarjo menargetkan proses pembebasan lahan selesai pada akhir 2026. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, pembangunan fisik flyover dimulai pada 2027.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo, M. Makhmud, menjelaskan trase flyover dipindah ke sisi timur Jalan Raya Gedangan berdasarkan hasil kajian Detail Engineering Design (DED).
“Struktur tanah di sisi timur lebih ideal, topografi mendukung, dan jumlah bidang terdampak juga lebih sedikit,” jelas Makhmud.
Total lahan yang dibutuhkan mencapai 45.822 meter persegi dengan 89 kepala keluarga terdampak. Sejumlah aset negara juga masuk dalam area proyek, termasuk lahan milik PT KAI, Polsek, Puskesmas, dan PDAM.
Meski banyak pertanyaan muncul terkait status waris, legalitas lahan, hingga mekanisme pembayaran ganti rugi, suasana sosialisasi berlangsung kondusif. Tidak ada penolakan dari warga terhadap proyek tersebut.
Subandi memastikan masyarakat tidak akan dibebani pajak maupun BPHTB selama proses pengadaan tanah berlangsung.
“Kami ingin semua berjalan lancar. Warga cukup menyiapkan dokumen kepemilikan agar proses administrasi lebih cepat,” katanya.
Bagi masyarakat Sidoarjo, Flyover Gedangan bukan hanya proyek infrastruktur biasa. Kehadirannya diproyeksikan memangkas waktu tempuh menuju Juanda dan Surabaya, memperlancar distribusi barang, sekaligus menggerakkan ekonomi kawasan sekitar.
“Kalau ini selesai, masyarakat akan merasakan langsung dampaknya. Mobilitas lebih cepat, aktivitas ekonomi bergerak, dan kemacetan bertahun-tahun bisa terurai,” pungkasnya.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar