Waspada Kemarau Ekstrem 2026, Khofifah Minta Daerah Bergerak Cepat

Minggu, 26 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana, Minggu (26/4/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana, Minggu (26/4/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerukan langkah cepat dan terukur kepada seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi ancaman kemarau ekstrem 2026 yang dipicu fenomena El Nino. Seruan ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana, Minggu (26/4/2026).

Peringatan tersebut bukan sekadar seremonial. Khofifah menegaskan bahwa potensi kekeringan panjang tahun ini berisiko langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari ketersediaan air bersih, ketahanan pangan, hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Kesiapsiagaan adalah kunci utama. Kita tidak boleh menunggu puncak kemarau. Semua daerah harus bergerak proaktif dengan langkah konkret berbasis data,” tegas Khofifah.

Ia menekankan bahwa dampak kemarau ekstrem tidak hanya menyasar sektor lingkungan, tetapi juga pelayanan publik. Gangguan distribusi air bersih, penurunan hasil pertanian, hingga ancaman kesehatan akibat kekeringan menjadi risiko nyata yang harus diantisipasi sejak dini.

Karena itu, pemerintah daerah diminta segera memperkuat mitigasi, mulai dari pemetaan wilayah rawan kekeringan, penyediaan cadangan air, hingga kesiapan sistem tanggap darurat. Langkah ini dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski tekanan iklim meningkat.

Tak hanya pemerintah, peran masyarakat juga menjadi krusial. Khofifah mengingatkan warga untuk tidak melakukan pembakaran lahan, menggunakan air secara bijak, serta aktif melaporkan potensi bencana di lingkungan masing-masing.

“Saya imbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang memicu kebakaran hutan dan lahan. Ini tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Data menunjukkan bahwa Jawa Timur termasuk wilayah dengan risiko bencana tinggi. Beragam ancaman seperti banjir, longsor, gempa, hingga kekeringan menjadi tantangan rutin yang harus dihadapi setiap tahun.

Selama periode 2022 hingga 2025, sekitar 92 hingga 97 persen bencana di Jatim didominasi oleh hidrometeorologi. Artinya, perubahan iklim kini bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kondisi nyata yang sedang berlangsung.

Tren Indeks Risiko Bencana (IRB) Jawa Timur sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, dari 117,26 pada 2021 menjadi 95,75 pada 2024. Namun pada 2025, angka tersebut kembali naik menjadi 108,36 akibat perubahan variabel pengukuran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Meski ada penyesuaian variabel, upaya kita tetap konsisten menekan risiko bencana. Ini kerja kolektif yang harus terus diperkuat,” jelasnya.

Sepanjang triwulan pertama 2026 saja, tercatat 121 kejadian bencana di Jawa Timur. Angin kencang mendominasi dengan 82 kejadian, disusul banjir sebanyak 27 kejadian. Dampaknya tidak kecil, puluhan ribu kepala keluarga terdampak, baik secara ekonomi maupun sosial.

Menurut Khofifah, kondisi ini menjadi alarm dini bahwa kesiapsiagaan harus ditingkatkan, terutama menghadapi peralihan musim atau pancaroba yang cenderung ekstrem.

Sementara itu, prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan musim kemarau 2026 akan mulai pada Mei di sekitar 56,9 persen wilayah Jawa Timur. Puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus dengan cakupan hingga 70,9 persen wilayah, bahkan periode kritis bisa meluas hingga 72,5 persen.

Durasi kemarau tahun ini juga diperkirakan lebih panjang, mencapai 220 hingga 240 hari di beberapa zona musim. Kondisi ini meningkatkan risiko krisis air dan tekanan terhadap sektor pertanian.

“Kita akan menghadapi tekanan kekeringan yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Dampaknya harus kita antisipasi bersama,” ujar Khofifah.

Untuk itu, ia mendorong penguatan kebijakan berbasis mitigasi, termasuk implementasi Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 yang menitikberatkan pada analisis bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Di akhir pernyataannya, Khofifah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor agar Jawa Timur tetap tangguh menghadapi ancaman iklim ekstrem.

“Mari kita kuatkan sinergi, percepat langkah, dan pastikan masyarakat tetap terlindungi. Jawa Timur harus tetap aman, tangguh, dan produktif,” pungkasnya.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Kebakaran Kandang Ayam di Lamongan, 12 Ribu Ekor Ayam Mati dan Kerugian Rp600 Juta
Aksi 250 Buruh di Lamongan, PT PHS Sepakati Pesangon Rp60 Juta, Polsek Tikung Siaga
Motor Beat Masuk Kolong Truk Fuso di Kendal, Pengendara Luka dan Kaki Patah
Diduga Garap Lahan Warga, PT Padasa Enam Utama Diberi Waktu 3 x 24 Jam untuk Merespons
Sempat Tanpa Identitas, Perempuan 65 Tahun Ditemukan di Pinggir Jalan Lamongan
Dolomit atau Bentonit, DLH Lamongan Turun Cek Lima Industri Usai Protes Warga Paciran
Angin Kencang Robohkan 15 Tenda Pameran di Babat Lamongan
Lahan Tebu 4.000 Meter Persegi di Lamongan Terbakar, Ini Penyebabnya

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Selasa, 15 September 2026 - 15:13

Kebakaran Kandang Ayam di Lamongan, 12 Ribu Ekor Ayam Mati dan Kerugian Rp600 Juta

Selasa, 15 September 2026 - 14:50

Aksi 250 Buruh di Lamongan, PT PHS Sepakati Pesangon Rp60 Juta, Polsek Tikung Siaga

Selasa, 15 September 2026 - 09:35

Motor Beat Masuk Kolong Truk Fuso di Kendal, Pengendara Luka dan Kaki Patah

Senin, 14 September 2026 - 19:39

Diduga Garap Lahan Warga, PT Padasa Enam Utama Diberi Waktu 3 x 24 Jam untuk Merespons

Senin, 14 September 2026 - 08:28

Sempat Tanpa Identitas, Perempuan 65 Tahun Ditemukan di Pinggir Jalan Lamongan

Berita Terbaru