JAKARTA, RadarBangsa.co.id — Insiden tabrakan beruntun yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di kawasan Stasiun Bekasi Timur, Senin malam (27/4/2026), memicu sorotan keras terhadap sistem keselamatan transportasi nasional. Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap tata kelola perkeretaapian Indonesia.
Desakan itu muncul setelah insiden yang terjadi sekitar pukul 20.50 WIB tersebut dinilai tidak berdiri sendiri, melainkan menunjukkan adanya kelemahan sistemik dalam pengelolaan keselamatan dan respons darurat di lapangan.
Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menyebut peristiwa tersebut sebagai “catatan kelam” yang tidak boleh berhenti pada investigasi teknis semata.
“Kami mendesak Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional. Ini bukan hanya soal kecelakaan, tetapi soal akuntabilitas dan keselamatan publik,” tegasnya di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
PUKIS juga menyoroti kemungkinan adanya rangkaian insiden berantai di lokasi yang sama, termasuk dugaan gangguan sistem setelah tabrakan kendaraan di perlintasan sebidang. Menurut mereka, kondisi tersebut menunjukkan potensi kegagalan sistem pengendalian dampak (containment system) di lapangan.
Meski demikian, PUKIS menegaskan bahwa kesimpulan akhir tetap harus menunggu hasil investigasi resmi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Lembaga itu diminta bekerja secara transparan dan independen tanpa tekanan pihak mana pun.
Kritik juga diarahkan pada respons awal di lokasi kejadian. PUKIS menilai area kecelakaan tidak segera disterilkan secara optimal, sehingga menimbulkan kerumunan warga dan aktivitas dokumentasi yang justru berpotensi mengganggu proses evakuasi korban.
“Pada fase kritis penyelamatan, area harus steril. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, ada kerumunan bahkan siaran langsung dari lokasi,” ujar Gibran.
Dampak dari insiden ini tidak hanya menyangkut keselamatan penumpang, tetapi juga kembali membuka persoalan lama: lemahnya pengelolaan perlintasan sebidang, minimnya modernisasi sistem persinyalan, serta keterbatasan infrastruktur pemisahan jalur KRL dan kereta jarak jauh.
PUKIS mendorong percepatan pembangunan jalur dwiganda (double-double track) di wilayah Jabodetabek sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko kecelakaan. Selain itu, modernisasi sistem kontrol perkeretaapian dianggap mendesak untuk menutup celah kesalahan manusia maupun teknis.
Di sisi lain, PUKIS juga menyinggung efektivitas anggaran lembaga keselamatan transportasi seperti KNKT dan BASARNAS yang dinilai perlu diperkuat agar tidak menghambat respons darurat di lapangan.
Sorotan lain datang terkait kehadiran sejumlah pihak di lokasi kejadian yang dinilai tidak memiliki kewenangan operasional. Hal ini dianggap berpotensi mengganggu fokus tim evakuasi di lapangan.
PUKIS menegaskan bahwa tragedi Bekasi Timur harus menjadi titik balik reformasi besar di sektor transportasi nasional. Tanpa perbaikan sistemik, risiko kejadian serupa dinilai masih terbuka lebar.
“Keselamatan publik tidak boleh bergantung pada keberuntungan. Sistem harus diperbaiki dari hulu ke hilir,” pungkas Gibran.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar