SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuai dukungan. Langkah ini dinilai sebagai strategi efektif untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus menjaga efisiensi kerja birokrasi.
Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menyatakan kebijakan tersebut bukan sekadar pengaturan kerja, tetapi bagian dari inovasi tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi energi nasional.
Kebijakan WFH yang dijadwalkan setiap hari Rabu itu dirancang untuk mengurangi mobilitas ASN tanpa mengganggu pelayanan publik. Dengan berkurangnya aktivitas perjalanan dinas maupun harian, pemerintah daerah berharap konsumsi BBM, terutama di kawasan perkotaan, dapat ditekan secara signifikan.
Selain itu, penetapan hari Rabu dinilai strategis karena tidak berdekatan dengan akhir pekan. Pola ini dianggap mampu mencegah munculnya fenomena long weekend yang berpotensi meningkatkan mobilitas masyarakat secara masif.
Dari sisi tata kelola, kebijakan ini juga mendorong transformasi digital di lingkungan birokrasi. ASN dituntut tetap produktif melalui sistem kerja berbasis kinerja dengan dukungan teknologi, termasuk monitoring dan evaluasi secara terukur.
“Ini bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi bagaimana pemerintah daerah mampu membaca situasi dan mengambil langkah konkret untuk efisiensi,” ujar Lia Istifhama.
Ia menambahkan, “Ketika mobilitas berkurang, konsumsi BBM bisa ditekan. Dampaknya tidak hanya pada anggaran, tetapi juga lingkungan.”
Menurutnya, penempatan WFH di hari Rabu sangat tepat. “Tidak mengganggu pelayanan di awal pekan dan tidak membuka celah long weekend. Keseimbangan produktivitas tetap terjaga,” tegasnya.
Lia juga menekankan pentingnya sistem pendukung yang kuat. “WFH harus berbasis kinerja, ada indikator jelas, monitoring ketat, dan pelayanan publik tidak boleh terganggu,” imbuhnya.
Kebijakan ini dinilai memiliki dampak luas, tidak hanya pada efisiensi energi tetapi juga pada perubahan budaya kerja ASN. Fleksibilitas kerja yang terukur diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan tingkat stres kerja.
Di sisi lain, langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung agenda penghematan energi nasional. Jika berjalan optimal, kebijakan serupa berpotensi diadopsi oleh daerah lain sebagai praktik baik dalam tata kelola pemerintahan modern.
Selain itu, penerapan WFH secara berkala juga membuka ruang percepatan digitalisasi layanan publik. Sistem kerja berbasis output mendorong ASN untuk lebih adaptif dan profesional dalam menghadapi perubahan pola kerja.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dijadwalkan mulai menerapkan kebijakan WFH setiap Rabu dalam waktu dekat. Dengan dukungan berbagai pihak, kebijakan ini diharapkan menjadi model tata kelola yang efisien dan berkelanjutan.
“Ini momentum memperkuat digitalisasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik,” pungkas Lia Istifhama.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar