SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Senator asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mendorong adanya kemitraan aktif antara masyarakat dan Pertamina dalam pengelolaan distribusi elpiji subsidi 3 kilogram. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.
“Elpiji 3 kilogram adalah kebutuhan vital bagi masyarakat kecil. Karena itu, pengelolaannya tidak bisa hanya diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina. Masyarakat juga harus menjadi bagian dari sistem, menjadi mitra aktif yang ikut menjaga stabilitas pasokan dan harga,” ujar Lia Istifhama di Surabaya, Selasa (4/11/2025).
Lia menilai, kemitraan antara Pertamina dan masyarakat dalam bentuk pangkalan resmi atau agen lokal akan membantu mengurangi potensi penyimpangan distribusi, termasuk penimbunan dan permainan harga. Ia menegaskan, pola kemitraan yang transparan juga bisa memperkuat pengawasan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri.
“Bayangkan kalau setiap kecamatan memiliki mitra lokal yang terverifikasi dan bekerja sesuai standar Pertamina. Akses gas bersubsidi akan lebih mudah, harga bisa tetap terkendali, dan masyarakat juga mendapat manfaat ekonomi,” jelas Lia.
Senator yang akrab disapa Ning Lia ini menambahkan, kemitraan semacam itu bukan sekadar upaya memperbaiki distribusi, tetapi juga bentuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, banyak warga di tingkat bawah yang memiliki semangat wirausaha dan dapat dilatih menjadi agen atau pengelola pangkalan elpiji resmi.
“Jangan hanya dilihat dari sisi regulasi, tapi juga dari potensi sosial ekonomi. Dengan kemitraan yang inklusif, kita bukan hanya mengatur distribusi gas, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi rakyat,” tutur Lia yang selama ini dikenal aktif mendorong kebijakan berbasis pemberdayaan masyarakat.
Lia juga meminta Pertamina dan pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dalam bentuk pelatihan, pembinaan, serta edukasi kepada calon mitra di tingkat masyarakat. Dengan demikian, kata dia, sistem distribusi elpiji 3 kilogram bisa dijalankan secara profesional dan tetap berpihak pada masyarakat kecil.
“Kalau masyarakat dilibatkan, mereka punya tanggung jawab moral untuk menjaga sistem ini tetap sehat. Ini bukan hanya soal bisnis energi, tapi soal keadilan sosial,” ucapnya.
Menurut Lia, langkah strategis tersebut perlu didukung lintas sektor agar kebijakan penyaluran elpiji bersubsidi tepat sasaran. Ia berharap Pertamina terus berinovasi dalam memperkuat jaringan distribusi sekaligus memastikan tidak ada warga miskin yang kesulitan mendapatkan gas elpiji.
“Distribusi elpiji yang adil bukan hanya soal pasokan, tetapi tentang rasa keadilan bagi rakyat kecil. Ketika masyarakat ikut dilibatkan, maka keadilan itu menjadi milik bersama,” tegasnya.
Lainnya:
- DPRD Musi Rawas Gaspol 4 Raperda Krusial Dibahas, Dari Tata Ruang hingga Ketertiban Daerah
- Banjir Sidoarjo Tak Kunjung Usai, Pemkab Gandeng BNPB Gaspol Rp209 M
- Sidoarjo Hapus Denda Pajak 2026, Warga Dikejar Deadline Oktober
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
