GRESIK, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI Dr. Lia Istifhama menyoroti tantangan serius pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya dampak keterbatasan anggaran bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan kerja ke SDN 13 Gresik, yang melayani pendidikan reguler dan inklusi sekaligus.
Menurut Lia, kendala utama adalah ketimpangan pendanaan antara Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah inklusi. “Kenapa hanya lima siswa baru ABK bisa diterima setiap tahun? Karena keterbatasan anggaran. Ini menjadi problem sosial yang nyata,” kata senator asal Jawa Timur tersebut. Ia menegaskan bahwa inklusivitas pendidikan bukan sekadar aspirasi, melainkan kewajiban negara untuk memastikan hak setiap anak terpenuhi.
Di Gresik, situasi ini diperparah oleh keterbatasan sekolah inklusi berbasis kecamatan. Banyak orang tua harus menempuh jarak hingga 15 kilometer untuk mengantarkan anak mereka. “Bayangkan jika orang tua berasal dari keluarga kurang mampu, atau seorang ibu harus membonceng anak berkebutuhan khusus dengan kondisi tubuh besar atau obesitas. Risiko keselamatannya sangat tinggi,” jelas Ning Lia, yang juga keponakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Lia menekankan perlunya perhatian pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Kemendikdasmen, untuk memperkuat sekolah inklusi. Ia mendorong penambahan anggaran BOS yang khusus dialokasikan bagi sekolah inklusi, pengembangan sekolah inklusi berbasis kecamatan, serta pemerataan akses bagi ABK. “Sekolah inklusi telah memberikan pelayanan luar biasa. Kini negara perlu hadir lebih kuat untuk memastikan hak pendidikan mereka terpenuhi,” ujarnya.
Lainnya:
- Hardiknas 2026, Bupati Jember Jamin Tunjangan Guru Utuh dan PPPK Tuntas
- Aksi Biru Lamongan Tekan 1.100 Anak Putus Sekolah, Perintis Genjot Akses Pendidikan
- Perintis dan Aksi Biru Lamongan Tekan Anak Putus Sekolah, Ini Dampaknya
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
