Anggota DPD RI Lia Istifhama Terima LDII Jatim di Surabaya, Bahas Moderasi dan Penguatan Perdamaian

Kamis, 12 Februari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPD RI Lia Istifhama menerima audiensi DPW LDII Jawa Timur di Surabaya, Kamis (12/2/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Anggota DPD RI Lia Istifhama menerima audiensi DPW LDII Jawa Timur di Surabaya, Kamis (12/2/2026). (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menerima audiensi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur di Kantor DPD RI Perwakilan Jatim, Surabaya, Kamis (12/2/2026). Pertemuan ini membahas kolaborasi pembinaan masyarakat, penguatan moderasi beragama, serta pengenalan konsep Board of Peace sebagai pendekatan menjaga stabilitas sosial.

Audiensi tersebut dihadiri Ketua DPW LDII Jawa Timur H. Amir Amrozi bersama jajaran pengurus, antara lain H. Dzulkifli Purnomo, H. Naditya, Towi, H. M. Fauzan, H. Ach. Kholil, Dr. Dewi Ilma A., Ir. Eni Santoso, Prof. Dr. Hani Plumeriastuti, serta sejumlah perwakilan organisasi sayap LDII.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut hasil musyawarah wilayah LDII Jawa Timur yang mendorong penguatan komunikasi dengan lembaga negara. Fokusnya adalah memperluas sinergi program pembinaan generasi, ketahanan keluarga, dan pemberdayaan sosial berbasis nilai keagamaan yang moderat dan inklusif.

Ketua DPW LDII Jawa Timur menyampaikan bahwa organisasinya selama ini menjalankan program pembinaan karakter generasi muda, penguatan keluarga, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, agar implementasinya lebih luas dan terukur, diperlukan fasilitasi komunikasi dengan pemerintah daerah maupun kementerian terkait.

“Organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan bangsa. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah penting agar program berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Amir Amrozi dalam forum tersebut.

Menanggapi hal itu, Lia Istifhama menegaskan fungsi DPD RI sebagai representasi daerah yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah pusat dan daerah. Meski tidak memiliki kewenangan penganggaran seperti DPR RI, DPD memiliki mandat konstitusional dalam pengawasan dan pemberian pertimbangan atas kebijakan tertentu yang menyangkut daerah.

“DPD RI hadir sebagai penghubung aspirasi masyarakat. Kami siap memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah daerah, kementerian, maupun pemangku kepentingan lainnya agar program pembinaan masyarakat dapat berjalan optimal,” kata Lia.

Dalam diskusi, kedua pihak juga menyoroti dinamika keislaman di tengah perkembangan isu global yang memengaruhi persepsi publik. Tantangan disinformasi, polarisasi sosial, serta narasi intoleransi menjadi perhatian bersama.

Menurut Lia, penguatan moderasi beragama menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga harmoni sosial. Pendekatan edukatif dan dialogis dinilai efektif mencegah potensi konflik yang berakar pada kesalahpahaman.

Salah satu gagasan yang mengemuka adalah konsep Board of Peace, yakni forum komunikasi sosial berbasis nilai perdamaian. Konsep ini dirancang sebagai ruang dialog lintas elemen untuk merespons perbedaan pandangan secara terbuka dan konstruktif.

Board of Peace menekankan tiga pilar utama: dialog berkelanjutan, literasi keagamaan yang moderat, serta kolaborasi lintas sektor. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan tercipta ekosistem sosial yang inklusif dan resilien terhadap provokasi.

Bagi LDII Jawa Timur, konsep ini sejalan dengan komitmen organisasi dalam membina umat dan memperkuat ketahanan keluarga. Sementara bagi DPD RI, gagasan tersebut relevan dengan upaya menjaga stabilitas daerah sebagai fondasi pembangunan nasional.

Secara kontekstual, Jawa Timur sebagai provinsi dengan populasi besar dan keragaman sosial tinggi membutuhkan model komunikasi sosial yang adaptif. Sinergi antara organisasi keagamaan dan lembaga negara dinilai menjadi salah satu instrumen menjaga kohesi sosial.

Pertemuan yang berlangsung dialogis itu ditutup dengan komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil audiensi dalam bentuk komunikasi teknis dan koordinasi lanjutan. Kedua pihak sepakat, pembinaan masyarakat tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kemitraan strategis yang berkesinambungan.

“Penguatan nilai perdamaian harus menjadi komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Sinergi inilah yang akan menjaga masyarakat tetap harmonis dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan,” pungkas Lia Istifhama.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

Target PAD Lamongan Rp1 Triliun, Yuhronur : Bukan untuk Tambah Beban Masyarakat
Dari Warung hingga Bengkel, BAZNAS Kendal Ubah Zakat Jadi Modal Kemandirian
Gus Fawait Rombak Pejabat Pemkab Jember, Target Percepatan RPJMD Jadi Alasan
Harhubnas 2026, Trans Jatim Gratis Sehari di 8 Koridor, Gubernur Khofifah Ajak Warga Beralih ke Transportasi Publik
Bupati Sidoarjo Tegaskan Inovasi Tak Boleh Berhenti di Ajang Kompetisi
Jalan Kedungbanteng-Wonokerto Pasuruan Kembali Diperbaiki, Lantai Kerja Capai 110 Meter
Wabup Pasuruan Tegaskan Karier ASN Berbasis Kompetensi dan Sistem Merit
Sp4n-Lapor! Bangkalan 100 Persen Ditindaklanjuti, Perangkat Daerah Diminta Disiplin Input Pengaduan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 14:27

Target PAD Lamongan Rp1 Triliun, Yuhronur : Bukan untuk Tambah Beban Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 - 11:42

Dari Warung hingga Bengkel, BAZNAS Kendal Ubah Zakat Jadi Modal Kemandirian

Kamis, 17 September 2026 - 09:14

Gus Fawait Rombak Pejabat Pemkab Jember, Target Percepatan RPJMD Jadi Alasan

Kamis, 17 September 2026 - 09:06

Harhubnas 2026, Trans Jatim Gratis Sehari di 8 Koridor, Gubernur Khofifah Ajak Warga Beralih ke Transportasi Publik

Rabu, 16 September 2026 - 20:40

Bupati Sidoarjo Tegaskan Inovasi Tak Boleh Berhenti di Ajang Kompetisi

Berita Terbaru