PASURUAN, RadarBangsa.co.id – Pengelolaan dana desa kembali menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI bersama DPR RI turun langsung ke Pasuruan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah potensi penyimpangan anggaran di tingkat desa.
Ratusan kepala desa dikumpulkan dalam sosialisasi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kota Pasuruan, Kamis (30/4). Langkah ini dinilai penting mengingat besarnya anggaran yang mengalir ke desa dan risiko penyalahgunaan yang masih menjadi perhatian publik.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa dana desa merupakan instrumen utama pembangunan dari level paling bawah. Namun, tanpa pengelolaan yang tepat, program ini berpotensi menimbulkan masalah hukum.
“Uang negara harus dikelola sesuai standar keuangan. Sosialisasi ini penting agar kepala desa memahami aturan dan tidak salah langkah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan dana desa terus mengalami penyesuaian. Tahun ini, fokus penggunaan diarahkan pada program prioritas nasional, termasuk penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penggerak ekonomi lokal.
Perubahan skema ini, menurutnya, menuntut aparatur desa untuk lebih adaptif dan memahami arah kebijakan pemerintah pusat. Tanpa pemahaman yang kuat, implementasi program dikhawatirkan tidak tepat sasaran.
Kepala BPK Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menekankan pentingnya transparansi sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Ia menyebut akuntabilitas sebagai kunci utama menjaga kepercayaan publik.
Sementara itu, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menilai kegiatan ini krusial untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa. Ia mengingatkan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab inspektorat, tetapi juga camat di wilayah masing-masing.
“Sinkronisasi program dari pusat hingga desa harus dipahami. Camat harus aktif memantau agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dari sisi dampak, penguatan pengawasan dana desa diharapkan mampu mencegah kebocoran anggaran sekaligus memastikan program berjalan efektif. Bagi masyarakat, hal ini berarti pembangunan desa yang lebih tepat sasaran, peningkatan ekonomi lokal, dan layanan publik yang lebih baik.
Dengan pengawalan ketat, pemerintah berharap dana desa benar-benar menjadi solusi, bukan sumber persoalan baru di tingkat akar rumput.
“Yang terpenting, manfaatnya harus kembali ke masyarakat,” pungkasnya.
Lainnya:
- Tekan Stunting, Bangkalan Genjot Tanam Padi Biofortifikasi Kaya Zat Besi
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
Penulis : Ahmad
Editor : Zainul Arifin
