PASURUAN, RadarBangsa.co.id — Dalam momentum peringatan Hari Santri Nasional 2025, Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan kado istimewa bagi dunia pendidikan keagamaan dengan membentuk Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan. Lembaga ini diharapkan menjadi wadah sinergi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat dalam memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat.
Kepengurusan Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan masa bhakti 2025–2030 resmi dikukuhkan oleh Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, di Auditorium Mpu Sindok, Komplek Kantor Bupati Pasuruan, Selasa (28/10/2025).
Dewan Pesantren ini dipimpin oleh KH Tantowie Abdullah Siradj dari Pondok Pesantren Sidogiri. Ia akan didampingi oleh Dr Akhmad Fauzi Hamzah sebagai Wakil Ketua, Dr Mokhammad Ainul Yakin sebagai Sekretaris, dan Mochammad Fahmin Nabil sebagai Bendahara. Sementara tiga anggota lainnya adalah M. Faidlus Syukri, Mokhammad Rofiq, dan Nur Khotib.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Shobih Asrori, yang akrab disapa Gus Shobih, menegaskan bahwa pembentukan Dewan Pesantren merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan berbasis keagamaan di daerah. “Dewan Pesantren menjadi jembatan bagi pemerintah untuk memfasilitasi program dan kegiatan yang memperkuat peran pesantren sebagai pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi umat,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan Dewan Pesantren adalah kado istimewa bagi santri dan pesantren di Kabupaten Pasuruan. Gus Shobih menilai, selama ini pengaturan tentang pesantren belum diatur secara khusus dalam regulasi pendidikan nasional, hingga terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. “Kalau Bapak Presiden memberikan kado berupa pembentukan Dirjen Kepesantrenan, maka Pemkab Pasuruan hari ini memberikan kado istimewa berupa pembentukan Dewan Pesantren,” katanya disambut tepuk tangan hadirin.
Ia berpesan agar seluruh pengurus Dewan Pesantren segera bekerja nyata. Salah satu prioritasnya adalah membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka anak tidak sekolah (ATS) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). “Sesuai arahan Bapak Bupati, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) juga harus ada di pondok pesantren. Inilah tugas Dewan Pesantren untuk berkolaborasi dengan Dispendikbud,” imbuhnya.
Selain itu, Dewan Pesantren juga diharapkan mampu menginventarisasi jumlah dan program pesantren, meningkatkan kualitas pengajaran, serta mengembangkan kewirausahaan santri agar lebih mandiri dan produktif.
Sementara itu, Ketua Dewan Pesantren Kabupaten Pasuruan, KH Tantowie Abdullah Siradj, menyatakan siap segera bekerja. Ia menegaskan akan menggelar rapat koordinasi dalam waktu dekat guna menyusun langkah strategis lembaga tersebut. “Kami akan fokus pada penguatan pendidikan pesantren dan peningkatan mutu sumber daya santri. Selain itu, Dewan Pesantren juga akan mengawal pengelolaan dana umat agar tepat sasaran,” ucapnya.
Menurut KH Tantowie, Dewan Pesantren bukan sekadar forum koordinasi, melainkan mitra aktif pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan berbasis pendidikan keagamaan. “Kami mohon doa dan dukungan semua pihak agar Dewan Pesantren benar-benar menjadi motor penggerak kemajuan pesantren di Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya.
Lainnya:
- Konten Digital Kian Tak Terkendali, DPD RI dan KPID Jatim Desak RUU Penyiaran Dikebut
- 230 Cakades di Sidoarjo Dikumpulkan, Subandi Singgung Politik Uang dan Ancaman Korupsi Desa
- Pasar Tradisional di Sidoarjo Terancam Sepi, Bupati Subandi Siapkan Revitalisasi dan Digitalisasi Besar-Besaran
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
