BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Upaya pemerintah melakukan perbaikan tata kelola bantuan sosial (bansos) melalui sistem digital mendapat sambutan positif dari masyarakat Banyuwangi. Program yang tengah diuji coba ini dinilai sebagai langkah penting untuk memastikan subsidi tepat sasaran, meski tetap ada catatan kritis dari warga.
Dalam kegiatan sosialisasi Pilot Project Digitalisasi Bantuan Sosial di Banyuwangi, Rabu (17/9/2025), sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan dukungannya. Anang Sugeng, perwakilan Dewan Ordi dari Badan Usaha Antar Gereja, menilai digitalisasi bansos sebagai peluang besar untuk menghadirkan keadilan sosial yang lebih nyata.
“Program ini luar biasa. Harapan kami, sistem digital ini bisa jadi jembatan agar bantuan lebih cepat, lebih akurat, dan benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Anang juga mengusulkan agar ke depan sistem bansos dapat terintegrasi langsung dengan KTP. Menurutnya, mekanisme ini akan membuat data penerima lebih dinamis sesuai kondisi ekonomi warga. “Kalau tahun ini miskin lalu tahun depan sudah bangkit, datanya bisa otomatis diperbarui. Bantuan pun bisa segera dialihkan ke mereka yang masih membutuhkan,” tambahnya.
Senada dengan itu, Eko Berliono dari Pusat Koordinasi Indonesia (PUSKOR) menyebut digitalisasi bansos bisa mendorong kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi potensi ketidakadilan distribusi. Namun ia menekankan pentingnya sosialisasi agar kebijakan ini benar-benar dipahami masyarakat.
“Langkah ini membawa harapan baru. Tantangannya memang pada sosialisasi. Tapi kalau dikomunikasikan dengan baik, warga bisa menerima dan mendukung,” katanya.
Eko juga mengingatkan perlunya pendampingan bagi kelompok rentan, terutama warga yang belum memiliki akses perbankan, agar tidak tertinggal dalam proses transisi ke sistem digital.
Menjawab aspirasi tersebut, pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan hanya soal mekanisme daring, tetapi juga pembaruan data agar penyaluran lebih tepat sasaran. Program ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penghapusan kemiskinan absolut serta pembangunan sistem jaminan sosial yang adil dan menyeluruh.
Untuk itu, masa transisi disiapkan melalui sosialisasi dan edukasi secara bertahap. Tujuannya agar masyarakat lebih siap, sekaligus menghindari potensi kesalahpahaman di lapangan.
Diskusi di Banyuwangi memperlihatkan bahwa digitalisasi bansos bukan hanya kebijakan dari pusat, melainkan juga hasil partisipasi warga. Berbagai masukan terkait integrasi KTP, perlunya pendampingan, hingga penguatan komunikasi menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan ini.
Semangat bersama itulah yang diharapkan mampu mewujudkan tata kelola bansos yang lebih adil, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting, digitalisasi bansos harus benar-benar membawa manfaat untuk rakyat, bukan sekadar program teknologi,” tegas Anang Sugeng yang menutup diskusi dengan pesan bernada optimisme.
Lainnya:
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
