JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menekankan pentingnya penyusunan peta jalan pengembangan pendidikan nasional. Menurutnya, langkah ini mendesak dilakukan untuk mempercepat pemerataan akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dalam rapat Komite III DPD RI bersama Ombudsman RI di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (9/9), Lia yang akrab disapa Ning Lia mengungkapkan masih banyak permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
“Banyak siswa tidak tertampung di sekolah negeri karena keterbatasan rombongan belajar (rombel). Kondisi ini bahkan memicu masalah baru, mulai dari guru Sekolah Rakyat (SR) yang memilih mundur hingga sekolah swasta yang memberlakukan biaya tinggi,” ujar Lia.
Ia mencontohkan, ada sekolah di Ngawi yang hanya menerima satu murid pada tahun ajaran baru, sebuah potret ketidakmerataan akses pendidikan yang nyata.
Ning Lia menegaskan, peta jalan pendidikan seharusnya mampu merespons berbagai persoalan sekaligus menyusun strategi penyelesaian. “Mulai dari akses sekolah negeri, pembiayaan di sekolah swasta, hingga penataan rombel, semuanya harus dirumuskan secara sistematis. Pemerintah bersama kementerian terkait perlu berperan aktif agar pendidikan benar-benar bisa diakses secara adil,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ombudsman RI melaporkan sejumlah temuan terkait Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Dari data yang dihimpun, 84 persen pemerintah daerah sudah menetapkan petunjuk teknis SPMB dua bulan sebelum pendaftaran. Namun, masih ada 36 persen Pemda yang belum memiliki aplikasi penerimaan murid baru terintegrasi dengan Dapodik, DTKS, dan Dukcapil.
Ketua Ombudsman RI, Muhammad Najih, menambahkan bahwa pemetaan menyeluruh terhadap guru dan sekolah masih lemah. Ia juga menyoroti kebijakan afirmasi untuk kelompok rentan yang belum optimal, serta lemahnya sistem evaluasi pendidikan sejak dihapusnya ujian nasional.
“Permasalahan yang sering muncul mencakup keterbatasan daya tampung, diskriminasi jalur afirmasi, hingga minimnya layanan bagi anak berkebutuhan khusus,” kata Najih.
Komite III DPD RI dalam rapat tersebut menyatakan dukungan terhadap Ombudsman untuk terus mengawal proses penerimaan siswa baru. DPD juga mendorong pemerintah daerah agar sistem zonasi lebih adil dengan mempertimbangkan jarak, prestasi, dan kondisi ekonomi siswa.
Selain itu, DPD RI mengusulkan adanya program beasiswa atau kerja sama dengan sekolah swasta favorit untuk menampung siswa yang gagal masuk sekolah negeri. Koordinasi dengan aparat penegak hukum juga ditekankan guna mencegah penyalahgunaan prosedur penerimaan siswa baru.
Laporan Ombudsman mencatat, penyimpangan prosedur SPMB menjadi kasus terbanyak, disusul masalah layanan publik saat pendaftaran dan diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas.
“DPD RI akan terus mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang inklusif, adil, dan berpihak pada masa depan anak bangsa,” tegas Ning Lia.
Lainnya:
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
