SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Anggota DPD RI, Lia Istifhama, menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah kondisi ruang fiskal negara yang semakin terbatas. Ia menegaskan, implementasi program tersebut harus difokuskan pada masyarakat paling membutuhkan agar manfaatnya optimal.
Pernyataan itu disampaikan Lia sebagai respons atas dinamika kebijakan sosial pemerintah yang kini menjadi sorotan publik, terutama terkait efektivitas penyaluran bantuan di berbagai sektor.
Lia Istifhama, yang akrab disapa Ning Lia, menilai program MBG merupakan kebijakan strategis yang memiliki nilai kemanusiaan tinggi. Namun, menurutnya, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh ketepatan dalam menentukan penerima manfaat.
Ia menekankan bahwa dalam kondisi fiskal yang terbatas, pemerintah harus memprioritaskan kelompok masyarakat pada desil 1, 2, dan 3 atau kelompok ekonomi terbawah. Hal ini dinilai penting agar program tidak melenceng dari tujuan awal, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan.
Lebih lanjut, Lia menjelaskan bahwa perluasan cakupan program MBG baru dapat dilakukan jika indikator kesejahteraan nasional sudah menunjukkan stabilitas. Indikator tersebut antara lain layanan kesehatan gratis yang merata serta ekosistem UMKM yang kuat dan berdaya saing.
Menurutnya, jika kondisi tersebut telah tercapai, maka program MBG bisa diperluas secara lebih merata ke berbagai lapisan masyarakat tanpa mengurangi efektivitasnya.
“Program makan bergizi gratis atau MBG sebenarnya program super mulia, tapi jika tepat sasaran. Dalam hal ini, penerima manfaat jangan lepas dari desil 1, 2, 3,” ujar Lia.
Ia juga mengingatkan potensi ketidaktepatan sasaran jika program diberikan kepada kelompok masyarakat yang sudah sejahtera. “Jangan-jangan mereka tidak mau makan menu MBG karena tidak sesuai dengan preferensi makanan mereka akibat tingkat ekonomi yang mapan,” tambahnya.
Isu ketepatan sasaran program bantuan sosial kembali menjadi perhatian di tengah tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah. Kebijakan yang tidak tepat sasaran berpotensi menurunkan efektivitas program sekaligus memicu kritik publik.
Dalam konteks MBG, kesalahan distribusi tidak hanya berdampak pada pemborosan anggaran, tetapi juga berisiko mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Oleh karena itu, pendekatan berbasis data dinilai menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan sosial.
Lia menegaskan bahwa kritik terhadap program pemerintah merupakan bagian dari upaya konstruktif untuk memperbaiki kebijakan publik. “Jangan sampai apapun yang baik dari pemerintah, kemudian turun ke bawah ada ketidaktepatan sasaran sehingga tujuan besar kemaslahatan tidak sepenuhnya dinilai publik sebagai kebijakan yang efektif,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar