JOMBANG, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Jombang kembali mencatatkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Daerah ini meraih Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas capaian peringkat keenam terbaik dalam penilaian Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Pemerintah Kabupaten Jombang dalam rangkaian Evaluasi Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Kegiatan itu digelar usai Upacara Peringatan Hari Bela Negara ke-77 Tingkat Provinsi Jawa Timur di Surabaya,(19/12/2025).
Pencapaian ini menempatkan Jombang sebagai salah satu daerah yang dinilai konsisten dan terukur dalam mengelola potensi konflik sosial. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kebijakan, koordinasi lintas sektor, pelaksanaan di lapangan, hingga ketepatan pelaporan sepanjang tahun 2024.
Pemprov Jawa Timur menilai Pemerintah Kabupaten Jombang mampu menjalankan strategi pencegahan konflik secara komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen warga menjadi faktor kunci keberhasilan menjaga stabilitas sosial.
Capaian peringkat enam ini juga mencerminkan efektivitas sistem kewaspadaan dini yang diterapkan di Jombang. Pemetaan potensi konflik, pemantauan dinamika sosial, serta mekanisme penyelesaian konflik secara damai dinilai berjalan relatif optimal dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
Bupati Jombang H. Warsubi, SH, M.Si menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, penanganan konflik sosial tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat dan berkelanjutan.
“Penghargaan ini adalah hasil sinergi semua pihak, mulai dari perangkat daerah, TNI-Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga warga. Ini menjadi penguat semangat kami untuk terus meningkatkan kualitas penanganan konflik sosial di Jombang,” ujar Warsubi.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, baik dari sisi perencanaan kebijakan, koordinasi lintas sektor, maupun implementasi di tingkat desa dan kelurahan.
Sepanjang 2024, Pemkab Jombang menerapkan pendekatan preventif dan persuasif, seperti deteksi dini potensi konflik, peningkatan komunikasi sosial di masyarakat, serta penyelesaian persoalan melalui dialog dan musyawarah. Pendekatan ini dinilai sejalan dengan kebijakan Pemprov Jatim dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Stabilitas sosial yang terjaga dianggap memiliki dampak langsung terhadap iklim pembangunan daerah. Kondisi yang aman dan kondusif dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendukung keberlanjutan program pembangunan di Kabupaten Jombang.
Penghargaan ini menjadi pijakan bagi Pemkab Jombang untuk terus memperkuat tata kelola penanganan konflik sosial secara profesional dan berkelanjutan demi terciptanya masyarakat yang rukun dan harmonis.
Lainnya:
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Penulis : Budiono-RB
Editor : Zainul Arifin
