SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai mematangkan persiapan menghadapi arus mudik Lebaran 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan kesiapan transportasi, pasokan BBM hingga layanan kesehatan dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Operasi Ketupat Semeru 2026 di Rupatama Polda Jatim, Surabaya, Senin (9/3/2026).
Rakor tersebut digelar untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama masa mudik dan arus balik Idulfitri 1447 Hijriah. Pemerintah memproyeksikan sekitar 24,90 juta orang atau sekitar 17,3 persen pemudik nasional akan masuk ke wilayah Jawa Timur.
Gubernur Khofifah menyampaikan, momentum Idhul fitri setiap tahun selalu diikuti peningkatan aktivitas masyarakat, baik untuk perjalanan mudik, silaturahmi keluarga maupun kegiatan ekonomi. Kondisi tersebut menuntut kesiapan menyeluruh dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kita memproyeksikan sebanyak 24,90 juta orang akan masuk ke Jawa Timur saat mudik Lebaran tahun ini. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 17 hingga 18 Maret 2026, sedangkan arus balik diprediksi berlangsung pada 27 Maret 2026,” ujar Khofifah.
Berdasarkan proyeksi pemerintah daerah, jumlah penumpang angkutan umum selama masa Angkutan Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 7,7 juta orang. Angka tersebut meningkat sekitar 5,19 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sekitar 7,3 juta penumpang.
Jumlah tersebut mencakup seluruh moda transportasi, mulai dari kereta api, bus antarkota, angkutan laut, penyeberangan hingga transportasi udara. Lonjakan mobilitas ini menjadi perhatian serius pemerintah agar arus perjalanan tetap aman dan lancar.
Menurut Khofifah, Operasi Ketupat Semeru 2026 memiliki peran strategis sebagai bentuk kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri dan berbagai pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk menyatukan persepsi seluruh instansi, mengidentifikasi potensi kerawanan selama arus mudik dan arus balik, serta memastikan kesiapan personel, sarana prasarana dan sistem pengamanan terpadu,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pengamanan mudik bukan sekadar operasi rutin, melainkan bagian dari pelayanan publik yang memiliki nilai sosial dan spiritual bagi masyarakat yang merayakan Idulfitri.
“Seperti yang disampaikan Kapolda, ini adalah gelar layanan publik yang juga memiliki nilai sosial dan spiritual. Karena itu semangat pelayanan harus menjadi bagian dari ibadah kita bersama,” tambahnya.
Sebagai salah satu provinsi tujuan utama pemudik, Jawa Timur menghadapi tantangan besar dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan kelancaran perjalanan masyarakat selama musim mudik.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Di antaranya memastikan kesiapan armada transportasi umum, mendirikan posko angkutan Lebaran serta melakukan pengawasan di sejumlah titik wisata yang diprediksi ramai dikunjungi selama libur Idulfitri.
Khofifah juga meminta Dinas Perhubungan Jawa Timur memastikan seluruh armada transportasi dalam kondisi siap operasi. Hal tersebut penting agar mobilitas masyarakat dapat berjalan lancar tanpa gangguan teknis.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor, pemerintah menyiapkan 6.637 armada bus, 148 trainset kereta api, 302 pesawat udara, 55 kapal laut serta 71 kapal penyeberangan dengan total 241 perjalanan.
Selain armada transportasi, pemerintah juga mendirikan Posko Angkutan Lebaran untuk memantau pergerakan arus mudik dan arus balik secara real time. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi dalam mengantisipasi berbagai potensi masalah selama masa angkutan Lebaran.
Pengamanan dan kelancaran transportasi Lebaran juga diperkuat dengan dukungan 8.991 personel gabungan. Personel tersebut berasal dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perhubungan kabupaten/kota, PT Kereta Api Indonesia serta unsur sektor laut dan penyeberangan.
Pada tahun ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis. Program tersebut menyediakan layanan transportasi gratis menggunakan moda bus, kapal laut hingga pengangkutan sepeda motor bagi masyarakat.
Menurut Khofifah, program tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menyediakan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi warga dengan keterbatasan ekonomi.
Selain itu, pemerintah juga telah melakukan pembangunan dan peningkatan kapasitas dermaga di Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Pengembangan tersebut diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan kendaraan di jalur penyeberangan menuju Bali.
“Harapannya mampu mengurangi kepadatan di Pelabuhan Ketapang sehingga arus penyeberangan menjadi lebih lancar, terutama saat periode puncak seperti mudik Lebaran,” kata Khofifah.
Persiapan mudik tahun ini juga menghadapi tantangan tambahan karena berdekatan dengan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 yang jatuh pada Kamis, 19 Maret 2026. Momen tersebut bertepatan dengan puncak arus mudik Lebaran.
Situasi tersebut menjadi perhatian khusus karena aktivitas transportasi menuju dan dari Pulau Bali akan dihentikan selama perayaan Nyepi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan antrean kendaraan di kawasan penyeberangan.
Oleh karena itu, Gubernur Khofifah meminta seluruh pihak mengantisipasi potensi kemacetan di sekitar Pelabuhan Ketapang Banyuwangi yang menjadi jalur utama menuju Bali.
Selain transportasi, layanan kesehatan juga menjadi perhatian utama pemerintah selama masa mudik Lebaran. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan ribuan tenaga medis untuk memberikan layanan kesehatan bagi para pemudik.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menyiagakan 343 dokter, 5.172 perawat, 44 tenaga kesehatan tradisional serta 2.852 pengemudi ambulans yang akan bertugas selama masa mudik dan arus balik.
“Selain itu juga dilakukan pemetaan rumah sakit rujukan terdekat agar penanganan darurat bisa dilakukan dengan cepat. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Public Safety Center melalui nomor 119,” terang Khofifah.
Gubernur Khofifah juga meminta sejumlah instansi strategis untuk memperkuat koordinasi selama masa mudik. Beberapa di antaranya adalah Jasa Raharja, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Pertamina serta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Menurutnya, Pertamina melalui Patra Niaga perlu memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi selama periode mudik.
“Kemudian Pertamina juga harus memastikan ketersediaan BBM dan LPG 3 kilogram serta menyampaikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, PVMBG juga diminta memberikan perhatian terhadap potensi aktivitas Gunung Semeru yang dapat memengaruhi jalur transportasi di wilayah Jawa Timur. Sementara BMKG diharapkan terus memperbarui informasi cuaca untuk mendukung keselamatan perjalanan pemudik.
Khofifah juga menekankan pentingnya pengamanan jalur mudik, terutama di titik rawan kecelakaan dan kemacetan. Ia meminta rekayasa lalu lintas disiapkan secara matang agar pergerakan kendaraan tetap terkendali.
Tak hanya jalur transportasi, pemerintah juga memberikan perhatian pada kawasan wisata yang diprediksi mengalami lonjakan kunjungan selama libur Lebaran, terutama destinasi wisata berbasis air.
Menurut Khofifah, pengawasan di lokasi wisata penting dilakukan untuk memastikan keselamatan pengunjung serta mencegah terjadinya kecelakaan selama masa libur panjang.
Di akhir rakor, Khofifah mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan pelayanan yang humanis, responsif dan profesional kepada masyarakat selama pelaksanaan Operasi Ketupat Semeru 2026.
“Saya berharap seluruh jajaran dapat mempersiapkan langkah-langkah strategis secara matang sehingga Operasi Ketupat Semeru 2026 dapat berjalan optimal, efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar