SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat capaian signifikan di sektor ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sebanyak 132.364 perusahaan di Jawa Timur telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan pada 2025. Angka ini menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah perusahaan peserta terbanyak secara nasional.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut bukan sekadar statistik, melainkan indikator nyata kepatuhan dunia usaha terhadap regulasi perlindungan tenaga kerja.
“Ini bukan hanya angka, tetapi bukti bahwa perusahaan-perusahaan di Jawa Timur memiliki kesadaran dan komitmen dalam memberikan perlindungan kepada pekerjanya. Ini menggambarkan lingkungan kerja yang sehat,” ujar Khofifah di Surabaya, Kamis (26/2/2026).
Secara nasional, total perusahaan peserta program BPJS Ketenagakerjaan tercatat 875.641 perusahaan. Jawa Timur menyumbang sekitar 15 persen dari total tersebut. Posisi ini mengungguli DKI Jakarta dengan 116.824 perusahaan, Jawa Tengah sebanyak 107.420 perusahaan, dan Jawa Barat dengan 98.029 perusahaan.
Capaian ini dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan perlindungan pekerja, terutama dalam jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, hingga jaminan pensiun. Perlindungan tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan hubungan industrial yang stabil dan produktif.
Menurut Khofifah, kepatuhan perusahaan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan juga berkorelasi dengan iklim investasi yang kondusif. Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan kepastian hukum dan kepatuhan regulasi sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.
“Kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan menunjukkan bahwa ekosistem usaha di Jawa Timur tertib dan memiliki kepastian hukum. Ini menjadi nilai tambah dalam menarik investasi,” tegasnya.
Sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional, Jawa Timur memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri manufaktur, perdagangan, dan sektor jasa. Dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi daerah berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
Ke depan, Pemprov Jawa Timur akan memperkuat sinergi dengan asosiasi industri, dunia usaha, serta BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan, khususnya bagi perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya.
“Dunia usaha harus patuh dan tenaga kerja harus terlindungi. Kami ingin memastikan seluruh pekerja di Jawa Timur mendapatkan perlindungan optimal agar pertumbuhan ekonomi semakin kuat dan merata,” pungkas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar