SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan nasional melalui program transmigrasi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi melepas keberangkatan 55 transmigran asal Jatim menuju tiga provinsi tujuan, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara, Selasa (16/12).
Sebanyak 55 transmigran tersebut akan ditempatkan di SP Taramanu Tua, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat; SP Lagading, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan; serta Waleh SP.3, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Pelepasan berlangsung di Halaman Kantor Gubernur Jawa Timur dan dipimpin langsung oleh Gubernur Khofifah, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto.
Khofifah menyampaikan, keberangkatan transmigran tahun ini memiliki makna strategis karena sejalan dengan transformasi kebijakan transmigrasi nasional yang kini mengusung pendekatan 5T. Skema tersebut merupakan kebijakan Kementerian Transmigrasi RI yang menempatkan transmigrasi sebagai instrumen pembangunan kawasan dan penguatan sumber daya manusia, bukan sekadar pemindahan penduduk.
“Transformasi transmigrasi berbasis 5T ini sangat relevan dengan tantangan pembangunan saat ini. Transmigrasi tidak lagi dimaknai hanya sebagai perpindahan penduduk, tetapi sebagai proses pembangunan manusia, ekonomi, dan sosial yang berkelanjutan,” ujar Khofifah dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, pendekatan 5T mencakup Trans Tuntas, Translok atau Transmigrasi Lokal, Trans Karya Nusantara, Trans Patriot, dan Trans Gotong Royong. Kelima skema tersebut dirancang saling melengkapi untuk memastikan kawasan transmigrasi tumbuh sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif dan berdaya saing.
Menurut Khofifah, Translok berperan memberdayakan masyarakat lokal sebagai tuan rumah pembangunan kawasan transmigrasi. Sementara Trans Karya Nusantara difokuskan pada penciptaan lapangan kerja bagi pendatang, sehingga transmigran dapat langsung beradaptasi dengan aktivitas ekonomi di wilayah tujuan.
Adapun Trans Patriot diarahkan untuk penguatan sumber daya manusia unggul melalui program pendidikan dan beasiswa, sekaligus menyiapkan pendamping bagi transmigran. Sementara Trans Gotong Royong menekankan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, hingga sektor swasta dalam mempercepat pembangunan dan revitalisasi kawasan transmigrasi.
“Pola 5T ini sangat ideal karena masing-masing saling menguatkan. Hingga hari ini, transmigrasi masih relevan sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemerataan pembangunan,” tegas Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu menambahkan, transmigrasi juga berperan penting dalam mengurangi tekanan demografis di Pulau Jawa sekaligus membuka peluang ekonomi baru di wilayah tujuan. Dengan perencanaan yang tepat, transmigran diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan lokal.
“Sebagai daerah asal, Jawa Timur turut berkontribusi menekan pengangguran dan kemiskinan melalui transmigrasi. Pada saat yang sama, wilayah tujuan memperoleh tambahan tenaga kerja, pelaku usaha, dan agen perubahan,” katanya.
Pada tahun 2025, Jawa Timur mendapatkan alokasi 16 kepala keluarga dalam skema Trans Karya Nusantara. Secara keseluruhan, komposisi penempatan transmigrasi didominasi oleh Translok atau TPS sebanyak 795 kepala keluarga, sementara TKN atau TPA sebanyak 95 kepala keluarga.
Kepada para transmigran, Khofifah berpesan agar menjadikan keberangkatan ini sebagai langkah berani membangun masa depan. Ia menekankan bahwa lahan yang disiapkan pemerintah bukan sekadar ruang fisik, melainkan peluang untuk membangun kehidupan yang lebih baik.
“Bawalah nilai kerja keras, keuletan, solidaritas, dan kebersamaan khas Jawa Timur. Bangun komunikasi dengan masyarakat setempat dan jadilah bagian dari kemajuan daerah tujuan,” ucapnya.
Khofifah juga menaruh perhatian khusus pada keberlanjutan pendidikan anak-anak transmigran. Ia menegaskan bahwa perpindahan wilayah tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih cita-cita setinggi mungkin.
“Siapa pun bisa sukses dari mana pun. Banyak kisah transmigran yang berhasil, bahkan hingga menjadi akademisi dan profesional. Jangan pernah ragu bermimpi,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto menyampaikan bahwa minat masyarakat Jatim terhadap program transmigrasi masih sangat tinggi. Setiap tahun, jumlah pendaftar selalu melampaui kuota yang tersedia.
“Ini menunjukkan transmigrasi masih dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas hidup. Untuk skema Trans Karya Nusantara tahun ini diikuti 16 kepala keluarga dengan total 55 jiwa dari 15 kabupaten dan kota,” kata Sigit.
Ia menambahkan, transformasi transmigrasi juga mencakup program pelatihan Komponen Cadangan (Komcad). Jawa Timur mengirimkan tiga kepala keluarga transmigran untuk mengikuti pelatihan Komcad di Bandung selama dua bulan.
“Program ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan SDM kawasan transmigrasi. Peserta akan mendapatkan pangkat sesuai jenjang pendidikan, mulai Tamtama, Bintara, hingga Perwira,” jelasnya.
Salah satu transmigran asal Kabupaten Bojonegoro, Suhartini (44), mengaku mengikuti program transmigrasi demi meningkatkan taraf ekonomi keluarganya. Ia berharap dapat membangun kehidupan yang lebih baik di lokasi penempatan barunya.
“Kami mendapatkan rumah, lahan satu hektare, peralatan dan bibit pertanian, serta jaminan hidup selama satu tahun. Prosesnya juga mudah dan tanpa biaya,” ujar Suhartini.
Ia berharap program ini menjadi titik awal bagi keluarganya untuk mandiri dan sejahtera, sekaligus membuktikan bahwa transmigran mampu berkontribusi bagi daerah tujuan.
Dengan pelepasan 55 transmigran ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa transmigrasi tetap menjadi strategi penting dalam membangun Indonesia yang lebih merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
