SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menata transportasi angkutan barang kembali mendapat pengakuan nasional. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi atas dukungannya dalam percepatan implementasi program penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) sepanjang 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan dalam kegiatan Sosialisasi dan Normalisasi Kendaraan ODOL Tahun 2025 yang digelar di halaman Gedung Tani Puspa Agro, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/12). Kegiatan ini menjadi momentum penting konsolidasi kebijakan menuju target nasional Zero ODOL 2027.
Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menjadikan Jawa Timur sebagai lokasi sosialisasi nasional. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar simbol, tetapi penguat komitmen seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk menata sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan RI. Penetapan Jawa Timur sebagai lokasi kegiatan ini merupakan kehormatan sekaligus penegasan komitmen kami untuk mewujudkan transportasi yang berkeselamatan dan berdaya saing,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan siap mengakselerasi koordinasi lintas sektor guna mencapai target Zero ODOL 2027. Upaya tersebut melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha transportasi, hingga komunitas sopir angkutan barang.
“Seluruh elemen di Jawa Timur bersepakat bahwa ODOL harus ditata. Ini bagian dari perbaikan tata kelola transportasi, tidak hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga dunia usaha dan keselamatan masyarakat,” katanya.
Khofifah menekankan bahwa pengendalian ODOL memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan dan keberlanjutan infrastruktur. Kendaraan bermuatan dan berdimensi berlebih, kata dia, berpotensi mempercepat kerusakan jalan yang seharusnya memiliki usia pakai puluhan tahun.
“ODOL berpengaruh besar terhadap kualitas jalan dan keberhasilan program nasional, termasuk Rencana Aksi Keselamatan. Karena itu, penanganannya harus konsisten dan terukur,” jelasnya.
Lebih lanjut, program Zero ODOL juga diproyeksikan mendukung penguatan sistem logistik nasional, termasuk kelancaran distribusi bahan pokok dan program prioritas pemerintah pusat seperti Koperasi Merah Putih di berbagai daerah.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Jawa Timur telah menggulirkan bantuan biaya pemotongan kendaraan bagi angkutan barang yang terbukti over dimension. Meski masih terbatas karena keterbatasan anggaran, kebijakan ini dinilai sebagai langkah awal mendorong kepatuhan pelaku usaha.
“Bantuan ini kami arahkan bagi kendaraan yang secara teknis wajib dinormalisasi. Harapannya, ini menjadi stimulus agar pelaku usaha mau bertransformasi menuju angkutan barang yang patuh aturan,” imbuh Khofifah.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim bersinergi dengan berbagai pihak, antara lain Balai Pengelola Transportasi Darat, PT Jasa Raharja, Polda Jawa Timur, asosiasi transportasi darat, serta perusahaan angkutan barang.
Sementara itu, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menilai Gubernur Khofifah layak menerima penghargaan karena kepemimpinannya memberikan dampak nyata di lapangan, baik dari sisi pengawasan maupun peningkatan kepatuhan pelaku usaha.
“Penghargaan ini kami berikan karena Jawa Timur menunjukkan kemajuan signifikan. Ada efek positif dari operasi penanganan ODOL yang dilakukan secara konsisten,” ujar Menhub Dudy.
Ia juga mengapresiasi Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) yang secara sukarela melakukan normalisasi terhadap 26 unit kendaraan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi contoh bahwa transformasi angkutan barang dapat ditempuh melalui kolaborasi, bukan semata penindakan.
“Kami berharap gerakan ini terus berlanjut hingga 2027. Jika kolaborasi terjaga, Indonesia Zero ODOL bukan sekadar target, tetapi keniscayaan,” pungkasnya.
Lainnya:
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
