MAKKAH, RadarBangsa.co.id – Evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 mulai mengerucut pada satu titik krusial: pelayanan jemaah di Mina. Kawasan yang menjadi lokasi mabit dan lempar jumrah itu kembali menjadi perhatian karena dinilai sebagai fase paling berat yang dihadapi jutaan jemaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah RI Moch Irfan Yusuf menegaskan bahwa evaluasi haji tahun depan akan difokuskan pada peningkatan layanan di Mina serta penguatan aspek istithaah kesehatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan sekaligus keselamatan jemaah saat menjalankan rangkaian ibadah yang padat dan penuh risiko.
Anggota DPD RI Lia Istifhama menilai Mina memang menjadi tantangan terbesar selama pelaksanaan ibadah haji. Cuaca ekstrem, kepadatan manusia, hingga risiko kelelahan fisik membuat kawasan tersebut membutuhkan penanganan yang lebih serius.
Menurut perempuan yang akrab disapa Ning Lia itu, sejumlah kebijakan Pemerintah Arab Saudi layak diapresiasi karena mengutamakan keselamatan jemaah di tengah tingginya suhu udara dan padatnya arus pergerakan menuju Jamarat.
“Jika dipaksakan siang hari, dengan waktunya panas seperti itu, pasti banyak jemaah yang tidak kuat. Saya melihat kebijakan dan pengawasan dari Pemerintah Arab Saudi sangat memperhatikan kondisi jemaah dunia agar bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya,” kata Ning Lia.
Ia menilai larangan bergerak pada jam-jam tertentu bukan sekadar aturan administratif, melainkan upaya nyata untuk mencegah penumpukan massa yang berpotensi membahayakan keselamatan jemaah.
“Larangan itu juga supaya tidak terjadi penumpukan. Begitu pula saat wukuf, semua diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan wilayah Mina yang secara geografis tidak memungkinkan untuk diperluas, Ning Lia mendorong lahirnya solusi yang lebih manusiawi dan realistis bagi masa depan penyelenggaraan haji.
Salah satu opsi yang dinilai layak dipertimbangkan adalah pembangunan tenda bertingkat untuk menambah kapasitas layanan jemaah. Selain itu, ia kembali mengusulkan optimalisasi skema tanazul sebagai alternatif mengurangi kepadatan di Mina.
“Opsi lainnya pernah saya sampaikan sebelumnya, optimalisasi skema tanazul yakni menempatkan jemaah di hotel Makkah saat mabit, bukan di tenda Mina. Yang penting adalah wajibnya saja,” jelasnya.
Tak hanya menyoroti layanan jemaah, Ning Lia juga mengangkat sisi lain yang jarang mendapat perhatian publik, yakni perjuangan para petugas haji Indonesia di lapangan.
Menurutnya, dedikasi para petugas kerap melampaui batas tugas formal. Banyak di antara mereka yang lebih mengutamakan pelayanan kepada jemaah dibanding kondisi kesehatan pribadi.
“Banyak petugas kita yang saking fokusnya melayani, sampai lupa menjaga kesehatan diri sendiri. Yang lebih menyedihkan, ada fenomena di mana mereka rela merogoh kocek pribadi demi mengikuti pelatihan agar bisa melayani jemaah dengan lebih pintar dan cekatan,” ungkapnya.
Selama melakukan pemantauan langsung, Ning Lia melihat petugas dituntut memiliki kemampuan membaca situasi secara cepat. Mereka harus menentukan waktu pergerakan jemaah, mengantisipasi cuaca panas, hingga memastikan kelompok rentan seperti lansia tetap aman menjalankan ibadah.
Namun, tingginya tuntutan tersebut dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan perlindungan kesehatan dan dukungan kesejahteraan yang memadai.
“Meski begitu saya melihat dedikasi tinggi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan perhatian yang layak terhadap kesejahteraan dan proteksi kesehatan para petugas itu sendiri. Ketiadaan jumlah petugas kesehatan yang ideal juga memperberat beban kerja mereka di lapangan,” katanya.
Tugas petugas haji juga belum selesai meski fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) telah berakhir. Mereka masih harus mengawal kondisi jemaah hingga proses pemulangan ke Tanah Air selesai.
“Saya sangat apresiasi petugas haji kita. Bayangkan sudah selesai Armuzna, tugasnya masih panjang sampai jemaah kita pulang ke Tanah Air dalam kondisi sehat. Ini perjuangan luar biasa,” tegas Ning Lia.
Hal senada sebelumnya disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah sekaligus Naib Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia meminta seluruh Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tetap siaga menghadapi berbagai persoalan pasca-Armuzna, mulai dari transportasi, pemondokan hingga kondisi kesehatan jemaah, khususnya lansia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta.
Sementara itu, fase pemulangan jemaah haji Indonesia resmi dimulai sejak 1 Juni hingga 30 Juni 2026. Kloter pertama dari Embarkasi Banten dijadwalkan tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 2 Juni 2026.
Sebanyak 390 jemaah diterbangkan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Pada tahap awal, sebanyak 17 kloter atau 6.798 jemaah akan dipulangkan secara bertahap sesuai jadwal operasional haji yang telah ditetapkan pemerintah.
Di balik kepulangan ribuan jemaah tersebut, ada kerja panjang para petugas yang terus berjaga memastikan seluruh rangkaian ibadah berakhir dengan selamat.
“Evaluasi Mina memang penting, tetapi pengorbanan para petugas haji yang menjadi garda terdepan pelayanan juga tidak boleh luput dari perhatian. Itulah fondasi utama agar penyelenggaraan haji Indonesia semakin aman, manusiawi, dan berkualitas di masa mendatang,” pungkasnya.
Komentar