SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Surabaya, Selasa (14/4). Forum strategis ini menjadi penentu arah kebijakan pembangunan daerah yang berdampak luas bagi masyarakat Jawa Timur.
Kegiatan yang digelar di Hotel Shangrila tersebut dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan pembangunan yang presisi dan berkelanjutan.
Pembukaan Musrenbang RKPD 2027 berlangsung dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Menteri Bappenas, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Menteri Dalam Negeri, hingga kepala daerah se-Jawa Timur. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyatukan arah pembangunan lintas sektor.
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak lagi bisa dilakukan secara konvensional. Ia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, pembangunan daerah harus menjadi bagian integral dari sistem pembangunan nasional. Hal ini penting agar program-program daerah tidak berjalan sendiri, melainkan selaras dengan prioritas nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Khofifah juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media untuk memperkuat kualitas perencanaan sekaligus mempercepat inovasi pembangunan.
Selain itu, ia menekankan bahwa validitas data menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan program. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong percepatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar intervensi kebijakan dapat dilakukan secara tepat dan terukur.
Di sektor kesehatan, capaian Jawa Timur dinilai cukup signifikan. Hingga April 2026, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa. Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menunjukkan hasil positif. Jawa Timur berhasil menempati posisi kedua nasional dengan mayoritas peserta berasal dari kelompok usia produktif, serta didominasi oleh partisipasi perempuan.
Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui pengembangan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes). Pada 2025, sebanyak 1.001 tenaga perawat didukung pembiayaannya oleh pemerintah provinsi untuk memperkuat layanan kesehatan di tingkat desa.
Di sektor ekonomi, Khofifah menyoroti masih adanya ketimpangan antarwilayah. Wilayah utara Jawa Timur menyumbang lebih dari separuh kontribusi ekonomi, sementara wilayah selatan dan Madura masih tertinggal cukup jauh.
Untuk mengatasi disparitas tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Salah satu proyek strategis adalah pembangunan Jalur Pantai Selatan (Pansela) yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi baru di wilayah selatan. Hingga saat ini, proyek tersebut telah mencapai lebih dari 60 persen.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah menjangkau jutaan penerima manfaat dengan dukungan ribuan unit layanan gizi yang tersebar di berbagai daerah.
Di sektor ekonomi desa, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai 100 persen secara kelembagaan. Namun, tantangan berikutnya adalah memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan akses permodalan agar koperasi dapat berkembang secara berkelanjutan.
Sementara itu, di bidang pendidikan, Jawa Timur mencatat kontribusi terbesar dalam Program Sekolah Rakyat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.
“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. “Kolaborasi pentahelix tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Musrenbang RKPD 2027 menjadi momentum penting bagi Jawa Timur dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, termasuk ketimpangan wilayah, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas layanan publik.
Pendekatan berbasis data yang ditekankan dalam forum ini diharapkan mampu meminimalisasi kesalahan kebijakan serta memastikan program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, penguatan kolaborasi lintas sektor dinilai akan mempercepat implementasi program, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dari sisi ekonomi, percepatan pembangunan infrastruktur seperti Pansela berpotensi membuka pusat-pusat pertumbuhan baru, terutama di wilayah selatan yang selama ini tertinggal. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan pembangunan.
Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD 2027 oleh berbagai unsur, mulai dari pemerintah, legislatif, hingga perwakilan masyarakat. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan adalah fondasi kokoh untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju dan berkeadilan,” pungkas Khofifah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar