Pemkab Probolinggo Gelar FKP RKPD 2027, Fokus Infrastruktur dan Ekonomi Inklusif

Zainul Arifin - Redaksi

Rabu, 28 Januari 2026

URL berhasil dicopy

Suasana Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 di Auditorium Madakaripura, Selasa (27/1/2026). (Foto Dok Ho/Nan-RadarBangsa.co.id)

PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (27/1/2026). Forum ini menjadi tahapan krusial dalam perencanaan pembangunan daerah sekaligus ruang partisipasi publik untuk menyelaraskan arah kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Forum tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto, Plt Kepala BPS Kabupaten Probolinggo Lilik Hariyanti, Wakil Ketua TP PKK Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Rita Erik Ugas Irwanto, serta Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo.

Peserta FKP berasal dari unsur perangkat daerah, camat, instansi vertikal, Ketua Forum CSR, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, organisasi profesi, akademisi, perwakilan mahasiswa, Forum Disabilitas, Forum Anak, hingga tenaga kesehatan. Keterlibatan lintas sektor ini diharapkan memperkaya perspektif perencanaan sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan pembangunan daerah.

Dalam forum tersebut dilakukan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama hasil FKP Ranwal RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027. Penandatanganan dilakukan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo, Kepala Bapelitbangda, Wakil Ketua TP PKK, Ketua DWP, serta perwakilan Dekranasda, Gabungan Organisasi Wanita (GOW), perguruan tinggi, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin).

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah yang menjadi dasar pembahasan isu strategis RKPD 2027. Salah satu capaian yang disorot adalah Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Probolinggo yang meningkat signifikan dari 62,82 pada tahun 2021 menjadi 81,59 pada tahun 2024.

“Lonjakan capaian pada periode 2023 hingga 2024 mencerminkan perbaikan tata kelola pemerintahan dan efektivitas digitalisasi layanan publik. Namun stagnasi pada 2021–2022 menjadi catatan penting agar konsistensi reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah terus diperkuat,” ujar Juwono.

Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo menunjukkan tren positif, meningkat dari 3,35 persen pada tahun 2021 menjadi 4,82 persen pada tahun 2024. Meski demikian, perlambatan laju pertumbuhan pada periode 2023–2024 menandakan bahwa manfaat ekonomi belum sepenuhnya merata.

“Kondisi ini menegaskan pentingnya fokus RKPD 2027 pada penguatan ekonomi inklusif, agar pertumbuhan dapat dirasakan oleh UMKM, sektor informal, serta wilayah dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah,” jelasnya.

Juwono juga menyampaikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Probolinggo berhasil ditekan dari 18,91 persen pada tahun 2021 menjadi 16,31 persen pada tahun 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,94 menjadi 71,65 pada periode yang sama.

Usia Harapan Hidup turut meningkat dari 73,32 tahun menjadi 74,10 tahun, meskipun peningkatannya dinilai masih relatif lambat. Kondisi ini memerlukan penguatan layanan kesehatan dasar serta upaya promotif dan preventif yang lebih intensif.

Di sektor pendidikan, harapan lama sekolah meningkat dari 12,36 tahun pada 2021 menjadi 12,80 tahun pada 2025. Sementara rata-rata lama sekolah naik dari 6,12 tahun menjadi 6,43 tahun. Dari sisi kesejahteraan, pengeluaran riil per kapita meningkat dari Rp10,96 juta pada 2021 menjadi Rp12,74 juta pada 2025. Namun demikian, rasio gini yang sempat menurun pada 2022 kembali meningkat menjadi 0,34 pada 2024 berdasarkan data BPS Kabupaten Probolinggo tahun 2025, menandakan ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah.

Berangkat dari capaian tersebut, Pemkab Probolinggo merumuskan sejumlah isu strategis RKPD 2027, antara lain penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital melalui integrasi satu data, penguatan strategi penurunan kemiskinan berbasis ekonomi produktif, penguatan infrastruktur dan ketahanan pangan daerah, peningkatan daya saing produk lokal, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan, serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan.

Tema pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2027 ditetapkan sebagai Percepatan Penguatan Pondasi Layanan Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan Disertai Penguatan Pondasi Transformasi Sosial Ekonomi Inklusif Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Sejalan dengan tema tersebut, ditetapkan enam prioritas pembangunan daerah, yakni peningkatan akses layanan dasar berkualitas, penguatan ketahanan daerah dan pemberdayaan kelompok rentan, peningkatan ketahanan sektor pangan dan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital, serta percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan jaringan telekomunikasi.

Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Yoelijanto menegaskan Forum Konsultasi Publik merupakan ruang demokrasi yang strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Forum ini adalah momentum di mana suara rakyat dan kebutuhan nyata masyarakat harus benar-benar kita dengar dan kita rumuskan menjadi prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2027,” katanya.

Menurut Anang, tahun 2027 merupakan fase penting untuk mempercepat pencapaian target RPJMD. Oleh karena itu, tema dan prioritas pembangunan harus tajam, terukur, dan menyentuh inti persoalan, terutama dalam penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan infrastruktur hingga pelosok desa.

“Jangan sampai anggaran yang bersumber dari uang rakyat tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel dalam proses perencanaan. Seluruh perangkat daerah diminta menghindari ego sektoral dan memastikan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti secara nyata dalam program dan kegiatan.

“Forum ini adalah jembatan untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang SAE. Mari kita bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas demi masa depan daerah yang lebih baik,” pungkas Anang.