Perampingan OPD Lamongan Berlaku 2026, Birokrasi Ditarget Lebih Efektif

Kamis, 1 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural di Pendopo Lokatantra. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural di Pendopo Lokatantra. (Foto Dok Ho/RadarBangsa.co.id)

LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan resmi melakukan perampingan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2026. Kebijakan ini menyatukan enam OPD menjadi tiga OPD sebagai bagian dari strategi penyederhanaan birokrasi agar lebih efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Langkah restrukturisasi tersebut diambil untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan serta mempercepat proses koordinasi antarlembaga. Dengan struktur yang lebih ramping, Pemkab Lamongan menargetkan pelayanan publik menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan warga.

Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan bahwa perampingan OPD bukan semata-mata bertujuan menghemat anggaran. Menurutnya, fokus utama kebijakan ini adalah memastikan kinerja birokrasi berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

“Perampingan ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi bagaimana fungsi birokrasi bisa lebih lincah, cepat, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Yuhronur Efendi saat pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan struktural di Pendopo Lokatantra, Rabu (31/12).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu melantik 146 pejabat struktural di lingkungan Pemkab Lamongan. Ia meminta seluruh jajaran ASN meningkatkan profesionalisme dan keaktifan dalam menjalankan tugas, seiring dengan perubahan struktur organisasi yang lebih sederhana.

Tahun 2026 juga menjadi fase penting karena merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan. Seluruh program dan target pembangunan, kata Pak Yes, harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Keberhasilan birokrasi tidak diukur dari banyaknya program, tetapi dari dampak yang dirasakan warga,” katanya.

Menutup arahannya, Bupati Lamongan mengingatkan agar sinergi lintas pemerintahan terus diperkuat. Selain menjalankan program daerah, jajaran OPD diminta memastikan program nasional dan provinsi dapat diimplementasikan secara optimal di Kabupaten Lamongan.

Penulis : Nul

Editor : Zainul Arifin

Berita Terkait

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan
Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak
PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan
PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani
DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi
Gus Iqdam di Pasuruan: Serukan Ilmu, Akhlak, dan Sedekah
Paripurna, Fraksi Golkar DPRD Ngawi Soroti Defisit RAPBD 2027, Usulkan Stadion Baru Berkapasitas 40.000 Penonton
HKG PKK ke-54, Luthfiana Lukman Hakim Perkuat Peran Keluarga di Bangkalan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 23:43

SMK Muhammadiyah 3 Weleri Bentuk Siswa Disiplin dan Peduli Lingkungan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:38

Bupati Bangkalan Dorong Kader Kesehatan Perkuat Pendampingan Ibu dan Anak

Kamis, 29 Oktober 2026 - 23:36

PAPDESI Kendal Berharap Siltap Kades dan Perangkat Desa Tetap Dipertahankan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 10:47

PIWK Sidoarjo Dikebut, Subandi Minta Jalan Rusak Segera Ditangani

Kamis, 29 Oktober 2026 - 08:31

DPRD Kabupaten Pasuruan Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi

Berita Terbaru