LAMONGAN, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Lamongan secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD. Penyampaian dilakukan langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD, Kamis (3/7/2025).
Dalam pengantarnya, Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu menegaskan bahwa perubahan APBD 2025 diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Empat sektor strategis menjadi prioritas utama, yakni infrastruktur, pendidikan dan olahraga, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pemberdayaan koperasi.
“Kami ingin setiap rupiah yang dibelanjakan di bidang infrastruktur benar-benar berdampak pada mobilitas warga, produktivitas pertanian, dan pertumbuhan ekonomi desa,” ujar Bupati.
Sektor infrastruktur mendapat perhatian besar, dengan fokus pada peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jaringan jalan, sistem pengairan, dan sarana pertanian.
“Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta menopang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi lokal,” jelasnya.
Pada sektor pendidikan dan olahraga, anggaran difokuskan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pemeliharaan stadion, serta pembinaan atlet daerah. Sementara di bidang kesehatan dan lingkungan hidup, dukungan diarahkan pada penguatan operasional RSUD Ki Ageng Brondong serta pemenuhan perizinan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Dadapan di Kecamatan Solokuro.
“Anak-anak Lamongan berhak mendapat ruang belajar yang layak, guru yang nyaman mengajar, dan fasilitas olahraga yang mendukung prestasi. Begitu pula dengan akses kesehatan—harus mudah, cepat, dan berkualitas,” ungkap Bupati Yes.
Sektor koperasi juga menjadi bagian penting dalam perubahan kebijakan anggaran. Pemkab Lamongan mendorong pendirian koperasi desa dan kelurahan bertajuk Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis komunitas.
“Koperasi bukan sekadar wadah simpan pinjam, tapi kendaraan kemandirian ekonomi warga desa. Melalui Koperasi Merah Putih, kita dorong semangat gotong royong dalam wirausaha lokal,” katanya.
Perubahan APBD 2025 juga disesuaikan dengan dinamika kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk penyesuaian atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2024 serta evaluasi semester pertama juga menjadi dasar penyusunan ulang postur fiskal daerah.
Dalam struktur keuangan terbaru, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,228 triliun, atau turun 0,66% dari sebelum perubahan. Sementara itu, belanja daerah ditingkatkan menjadi Rp3,17 triliun, naik 1,75%. Kondisi ini menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp88,549 miliar.
“Postur anggaran boleh berubah, tapi semangat melayani rakyat tidak boleh goyah. Perubahan ini adalah bukti bahwa Pemkab Lamongan adaptif, terukur, dan tidak gagap menghadapi dinamika nasional,” imbuh Bupati.
Defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan dari SILPA tahun 2024 dan penerimaan pinjaman daerah. Dengan demikian, estimasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan diproyeksikan seimbang atau nol rupiah.
Menutup penyampaiannya, Bupati Yuhronur Efendi menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar persoalan angka, melainkan cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mengakomodasi kebutuhan publik secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Dengan arah kebijakan yang terukur, Pemerintah Kabupaten Lamongan optimis bahwa perubahan APBD 2025 akan semakin responsif terhadap tantangan dan aspirasi publik. Ini adalah instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Pak Yes.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar